Adopsi bus listrik di Indonesia masih terhambat oleh kebutuhan investasi awal yang tinggi. Namun, Indonesia dinilai dapat meniru strategi India untuk mempercepat adopsi kendaraan rendah emisi tersebut.
CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, India mampu menekan harga bus listrik karena pemerintah melakukan pengadaan dalam skala besar (public procurement).
“Jadi pengadaannya jangan 10 bus, 5 bus. Kalau pengadaannya langsung pemerintah 1.000 bus, tapi (industri) bangun pabriknya di Indonesia, itu baru nyambung,” kata Fabby dalam diskusi Transportasi Publik dan Transisi Energi: Sudahkah Indonesia Membangun Sistem yang Tepat dan Resilien? di Jakarta, Rabu (4/8).
Dengan cara tersebut, India memanfaatkan target nasional sebagai sumber permintaan (demand) untuk menarik investasi industri.
“Kalau satu pabrikan bisa memproyeksi pasarnya karena dia yakin pasti ada, dan membangun kapasitas pabrik, rantai pasok, dan lain-lain, itu harga per unitnya pasti murah,” kata Fabby.
Target tersebut, lanjut Fabby, dapat dikombinasikan dengan pembentukan National Bus Electrification Fund atau dana nasional elektrifikasi bus untuk membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan investasi awal pengadaan bus listrik. Dana itu dapat berasal dari pengalihan subsidi energi.
“Misalnya kita punya target nasional 10 ribu bus sampai 2030, bisa dihitung berapa penghematan subsidinya, itu yang ditarik menjadi dana,” ujarnya.
Dalam forum yang sama, Koordinator Transportasi Darat dan Perkeretaapian Kementerian PPN/Bappenas Handhi Setiawan Adiputra mengatakan, pemerintah juga tengah menyusun berbagai skema insentif untuk mendorong operator bus beralih ke kendaraan listrik.
“Kami sedang membuat roadmap, kami bisa memberikan insentif kepada pemilik ICE (internal combustion engine) untuk mereka berganti ke bus listrik,” ucap Handhi.
Namun, sebelum itu, Handhi menilai perlu ada lembaga yang dapat mengelola program dan insentif tersebut secara berkelanjutan.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong operator bus seperti Perum DAMRI untuk memperluas perannya, tidak hanya sebagai operator, tetapi juga sebagai penyedia armada melalui skema pembiayaan atau leasing bagi pemerintah daerah.
Pengembangan bus listrik juga diharapkan turut memperkuat industri dalam negeri. “Di India itu mereka beli chassis (kerangka dasar kendaraan). Kebetulan yang mengerjakan programnya itu Kementerian Energi bersama Kementerian Perindustrian. Ini menghidupi industri lokal juga,” ujar Handhi.
Ia mengatakan pemerintah mulai menyiapkan langkah untuk menerapkan gagasan tersebut dengan menyesuaikannya pada kondisi Indonesia. “Kami sudah memulai untuk bisa 'meniru' dengan kondisi yang ada di Indonesia,” ucapnya.
