Jakarta: Tiga taman nasional di Indonesia, yakni Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Gunung Rinjani, dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, resmi berstatus Badan Layanan Umum (BLU). Hal ini guna mendorong model pendanaan yang lebih inovatif dan berkelanjutan dalam mengelola kawasan konservasi.
“Dengan BLU ini, apa yang didapatkan di Komodo, Rinjani, dan Bromo Tengger Semeru itu bisa balik lagi kepada alam. Untuk memperbaiki sarana prasarana, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, konservasi, dan lain sebagainya,” kata Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 5 Agustus 2026.
Baca Juga :
Indonesia jadi Pusat Pertemuan ASEAN Bahas Perhutanan SosialRaja Juli menjelaskan, pembentukan BLU memungkinkan pendapatan dari masing-masing taman nasional dapat langsung dimanfaatkan kembali untuk kawasan tersebut. Sebelumnya, penerimaan dari tiket masuk wisata tercatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masuk ke kas negara sehingga belum tentu seluruhnya kembali mendukung pengelolaan kawasan.
Penetapan status BLU bagi tiga taman nasional ini merupakan bukti awal keberhasilan Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Taman Nasional yang baru dibentuk.
“Ini salah satu keberhasilan satgas ini. Baru terbentuk, langsung kita proses untuk BLU, ternyata tiga ini sudah bisa langsung disetujui oleh Kementerian Keuangan dan menjadi BLU,” kata Raja Juli.
Selain status BLU, pemerintah juga mulai mengembangkan skema pembiayaan kreatif melalui blended financing. Yakni, mengombinasikan dukungan APBN dengan pembiayaan dari sektor swasta, filantropi, maupun investasi guna memperkuat pendanaan konservasi tanpa bergantung penuh pada anggaran negara.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni (kanan). Foto: Dok. Kemenhut.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Satgas Pembiayaan Taman Nasional Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa satgas dibentuk untuk mencari terobosan pembiayaan bagi 57 taman nasional di seluruh Indonesia, sesuai arahan Kepala Negara.
“Presiden punya ide kalau bisa seluruh 57 taman nasional kita cari cara-cara khusus, inovatif untuk membiayai,” kata Hashim.
Hashim menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kesejahteraan warga sekitar kawasan.
“Melindungi alam, menyejahterakan masyarakat, dan membangun masa depan Indonesia merupakan satu kesatuan. Inovasi pembiayaan dibutuhkan agar upaya konservasi dapat berlangsung secara berkelanjutan serta memberikan manfaat yang nyata dan berkeadilan bagi masyarakat sekitar kawasan,” kata Hashim.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Investasi Mari Elka Pangestu menegaskan skema pembiayaan baru tersebut bukan bertujuan mengomersialkan taman nasional. Pendanaan difokuskan untuk memperkuat upaya konservasi, melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem, menjaga spesies prioritas yang terancam punah, serta memanfaatkan jasa lingkungan (ecosystem services) demi memberikan manfaat berkelanjutan bagi kawasan dan masyarakat sekitar.
