jpnn.com, JAKARTA - Kelompok DPD di MPR mendorong agar Sidang Tahunan MPR menjadi momentum refleksi kebangsaan dan mempercepat pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman pembangunan nasional yang bersifat ideologis, komprehensif, dan strategis.
Demikian disampaikan Ketua Kelompok DPD di MPR RI Dr. Dedi Iskandar saat Rapat Gabungan Pimpinan MPR, Rabu (5/8/2026) dipimpin Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
BACA JUGA: Kelompok DPD RI di MPR Dorong Perbaikan Tata Kelola PTN dan PTS Sebagai Lokomotif Kemajuan Bangsa
Untuk diketahui, Rapat Gabungan Pimpinan MPR itu antara lain membahas persiapan Sidang Tahunan MPR menjelang Peringatan HUT Ke-81 Proklamasi RI yang akan berlangsung pada 14 Agustus 2026.
Senator Dedi Iskandar mengingatkan Sidang Tahunnan MPR RI nanti harus dimaknai lebih dari sekadar agenda seremonial.
BACA JUGA: Kelompok DPD RI di MPR RI Dorong Pendekatan Kearifan Lokal untuk Atasi Bencana Ekologi di Indonesia
Suasana Rapat Gabungan Pimpinan MPR, Rabu (5/8/2026) dipimpin Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
BACA JUGA: Forum Tematik Bakohumas, Waka MPR Bahas Pentingnya PPHN untuk Arah Pembangunan Bangsa
Pada kesempatan itu, Senator Dedi Iskandar mengatakan di tengah kompleksitas hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta kebutuhan menjaga kesinambungan pembangunan nasional, Indonesia memerlukan arah pembangunan jangka panjang yang memiliki legitimasi kuat.
Kelompok DPD, lanjut dia, berpandangan bahwa bentuk hukum yang paling tepat bagi PPHN adalah melalui Ketetapan MPR, yang didahului dengan perubahan UUD NRI Tahun 1945 untuk memberikan kembali kewenangan kepada MPR menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara.
"Melalui mekanisme tersebut, PPHN akan memiliki kepastian hukum yang lebih kuat, sekaligus tidak mudah berubah akibat proses legislative review maupun judicial review, sehingga mampu menjadi pedoman pembangunan nasional yang berkelanjutan," ujar Senator Dedi didampingi Sekretaris Kelompok DPD RI Abraham Paul Liyanto yang juga Ketua Badan Sosialisasi MPR RI.
Lebih lanjut, Senator Dedi Iskandar mengatakan di tengah dinamika geopolitik global dan tantangan ekonomi nasional, Sidang Tahunan MPR jga harus menjadi momentum refleksi kebangsaan sekaligus memperkuat komitmen seluruh lembaga negara dalam menghadirkan solusi bagi masyarakat.
Menurut Dedi, secara historis Sidang Tahunan MPR telah berkembang menjadi konvensi ketatanegaraan yang memiliki makna strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Oleh karena itu, sidang tahunan tidak boleh dipahami hanya sebagai kegiatan seremonial, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara kepada publik atas pelaksanaan tugas dan capaian kinerjanya.
"Sidang Tahunan MPR harus menjadi ruang evaluasi bersama atas perjalanan bangsa. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana lembaga-lembaga negara menjalankan amanat konstitusi dan menjawab berbagai persoalan yang dihadapi rakyat," ujar senator asal Sumatera Utara tersebut.
Dia menilai penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR tahun ini berlangsung dalam situasi yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ketidakpastian politik global, konflik di berbagai kawasan dunia, ancaman terhadap ketahanan energi, rantai pasok pangan, hingga tantangan ekonomi nasional telah memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.
Menurutnya, meningkatnya harga kebutuhan pokok dan melemahnya daya beli masyarakat harus menjadi perhatian seluruh penyelenggara negara.
"Sidang Tahunan MPR diharapkan menjadi momentum bagi seluruh wakil rakyat untuk menunjukkan solidaritas kepada masyarakat melalui berbagai kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat serta menjadi refleksi untuk memperbaiki berbagai sektor kehidupan nasional," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Kelompok DPD juga mengusulkan agar peringatan Hari Konstitusi setiap 18 Agustus tidak hanya dipusatkan di Jakarta, tetapi juga diselenggarakan di berbagai daerah.
Menurut Dedi, pelaksanaan Hari Konstitusi di daerah akan memperluas pemahaman masyarakat mengenai konstitusi, memperkuat kesadaran hukum, serta menumbuhkan semangat kebangsaan dan gotong royong sebagaimana diwariskan para pendiri bangsa.
"Konstitusi adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, semangat Hari Konstitusi juga harus dirasakan oleh masyarakat di seluruh daerah sebagai bagian dari penguatan kehidupan berbangsa dan bernegara," tegas Senator Dedi Iskandar.(fri/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
