Jakarta: Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang diplomasi publik dan negosiasi internasional. Hal ini sebagai bagian dari strategi memperkokoh posisi Indonesia dalam tata kelola kehutanan global.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menegaskan, diplomasi modern tidak lagi hanya bertumpu pada kemampuan bernegosiasi, tetapi dimulai dari kemampuan membangun kepercayaan. "Trust is the most valuable currency in diplomacy,” kata Ristianto dalam keterangan tertulis, Kamis, 6 Agustus 2026.
Baca Juga :
Indonesia-Panama Perkuat Hubungan Ekonomi, Perdagangan dan Investasi
Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang mendorong Indonesia tidak hanya menjadi penjaga hutan tropis dunia. Tetapi, tampil sebagai pemimpin dalam diplomasi kehutanan internasional.
Menurutnya, diplomasi pada hakikatnya bukan sekadar menyampaikan informasi atau memenangkan argumentasi, melainkan membangun kepercayaan publik, mitra internasional, dan masyarakat global terhadap komitmen Indonesia dalam mengelola hutan secara lestari.
"Indonesia memiliki hutan tropis yang luas, mangrove terluas di dunia, kekayaan biodiversitas yang luar biasa, serta berbagai praktik baik dalam pengelolaan hutan lestari. Namun seluruh capaian tersebut tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak mampu dikomunikasikan secara efektif kepada dunia. Produk yang baik harus dikenal, dipercaya, dan direkomendasikan," ujar Ristianto.
Ristianto menambahkan, setiap aparatur negara yang terlibat dalam forum internasional sesungguhnya merupakan diplomat bagi bangsanya. Karena itu, keberhasilan diplomasi Indonesia ditentukan oleh kemampuan seluruh unsur pemerintah menyampaikan pesan nasional yang konsisten, kredibel, berbasis data, dan mampu membangun kepercayaan.
Ilustrasi hutan. Foto: Freepik.com.
Penguatan diplomasi dinilai semakin penting agar berbagai keberhasilan Indonesia dalam pengelolaan hutan lestari tidak hanya diakui, tetapi juga dipercaya dan menjadi rujukan dunia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, serta pembangunan ekonomi hijau.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Public Diplomacy and Negotiation Training (Beginner Cohort) yang berlangsung pada 4–5 Agustus 2026 di Bandung. Pelatihan ini diselenggarakan Kementerian Kehutanan bersama Multistakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5) dengan dukungan International Institute for Sustainable Development (IISD) dan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Kegiatan ini diikuti perwakilan dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Bappenas guna memperkuat kapasitas komunikasi strategis dan negosiasi dalam berbagai forum kehutanan maupun perdagangan internasional.
Mengacu pada visi Presiden Prabowo Subianto, Raja Juli Antoni ingin penguatan diplomasi kehutanan menjadi salah satu prioritas untuk memperluas kemitraan internasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai forum global.
Sebagai negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia tidak hanya berkepentingan menjaga kelestarian hutannya sendiri, tetapi juga aktif menawarkan praktik terbaik, inovasi kebijakan, dan kerja sama internasional untuk mendukung pencapaian target iklim global, konservasi keanekaragaman hayati, serta pembangunan berkelanjutan.
Ristianto juga menggarisbawahi empat agenda strategis kehutanan Indonesia yang memerlukan dukungan diplomasi publik yang kuat, yaitu memperluas pengakuan internasional terhadap Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+) dan memperkuat International Tropical Peatland Center (ITPC) sebagai wadah kerja sama pengelolaan gambut tropis. Kemudian, mendorong pengembangan World Mangrove Center (WMC) sebagai pusat pembelajaran dan kolaborasi global pengelolaan mangrove, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin dunia dalam pengembangan High Quality Carbon Market.
Keempat agenda tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berkelanjutan mampu menghadirkan manfaat bagi lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara bersamaan.
Pelatihan selama dua hari tersebut dirancang secara komprehensif melalui tiga modul utama yang meliputi penguatan pemahaman terhadap regulasi internasional yang memengaruhi perdagangan hasil hutan Indonesia, penyusunan strategic messaging yang efektif untuk berbagai audiens internasional, hingga praktik negosiasi, pembangunan koalisi, penanganan pertanyaan yang menantang, dan simulasi negosiasi lintas kementerian.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu membangun kesamaan perspektif sekaligus memperkuat koordinasi antarkementerian dalam membawa kepentingan Indonesia di berbagai forum internasional.
Kementerian Kehutanan meyakini keberhasilan diplomasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan aparatur pemerintah mengomunikasikan kebijakan tersebut secara profesional, meyakinkan, dan berintegritas.
