JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah organisasi buruh yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) menegaskan bahwa pihaknya belum berencana menggelar aksi unjuk rasa dalam waktu dekat.
Namun tak menutup kemungkinan aksi unjuk rasa akan dilakukan jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang tengah digodok DPR dan Pemerintah tak sesuai harapan.
"Memang buat sementara ini kita tidak melakukan aksi, tapi bukan tidak mungkin kita akan melakukan aksi apabila dokumen atau permohonan yang kita sampaikan kepada fraksi-fraksi DPR tentang UU Ketenagakerjaan jauh dari harapan," kata salah satu perwakilan KBPBI yang juga merupakan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban dalam keterangannya yang telah dikonfirmasi, Kamis (6/8/2026).
Baca juga: Makin Mepet Tenggat RUU Ketenagakerjaan, Buruh Bawa Draf dan Wanti-wanti DPR
Elly menegaskan, KBPBI tetap mengedepankan jalur dialog dan perjuangan konstitusional dengan menyampaikan berbagai masukan kepada DPR RI agar pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja.
Namun, jika aspirasi tak didengar dapat dipastikan buruh yang tergabung dalam KBPBI akan menggelar aksi besar-besaran.
Ia juga merespons pernyataan Presiden KSPI Said Iqbal yang menyebut tidak akan ada aksi buruh Agustus-September 2026
Ia menilai pernyataan tersebut hanya klaim sepihak.
"Kalau ada yang mengatasnamakan dijamin tidak ada buruh yang demonstrasi itu salah, karena yang mengatakan itu bukanlah bagian dari KBPBI," ucapnya.
Baca juga: Komisi IX DPR Targetkan Penyusun Draf Awal RUU Ketenagakerjaan Rampung Pekan Ini
Sebelumnya, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa tidak ada rencana aksi demonstrasi besar-besaran dari kalangan buruh sepanjang Agustus-September 2026.
Pernyataan itu disampaikan Said merespons beredarnya isu yang menyebut akan ada aksi unjuk rasa yang melibatkan massa dengan jumlah yang besar.
"Buruh Indonesia, setidak-tidaknya KSPI dan Partai Buruh, tidak ada rencana melakukan aksi besar-besaran di Agustus dan September 2026 untuk mempertegas posisi menyikapi isu-isu yang menyatakan ada potensi aksi besar kaum buruh. Itu tidak benar," ujarnya saat konferensi pers secara daring, Kamis (6/8/2026).
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
