Oleh: Dewi Wulandari (Pengkaji Ilmu Komunikasi)
JEPANG dikenal sebagai salah satu rujukan ketika berbicara tentang produktivitas dan kebersihan. Berbagai pengamatan langsung, pengalaman wisata, kunjungan kerja, serta arus informasi global membentuk persepsi bahwa Jepang merupakan salah satu negara maju dengan kota-kota besar yang memiliki aktivitas ekonomi yang nyaris tanpa jeda.
Kereta, minimarket, restoran dan berbagai layanan publik beroperasi hingga larut malam bahkan sepanjang hari.
Kota-kota seperti Tokyo, Osaka, dan Yokohama mencerminkan tingginya produktivitas, didukung infrastruktur modern, serta diiringi tekanan kerja dan biaya hidup yang relatif mahal.
Menariknya, di tengah kesibukan tersebut Jepang tetap dikenal memiliki Kawasan perkotaan dan pedesaan yang relatif bersih, tertata, serta didukung oleh sistem pengelolaan lingkungan yang baik dan tentu saja ini tidak lepas dari budaya masyarakat sebagai aktor kunci.
Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa kebersihan kota bukan hanya lahir dari budaya masyarakat, tetapi juga tata kelola pemerintah, penegakan aturan dan penguatan karakter sejak usia dini.
Jika kita melihat dari perspektif komunikasi publik, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan dari kualitas sebuah aturan maupun tingkat kepatuhan masyarakat.
Keberhasilan juga bergantung pada kemampuan pemerintah memberikan pemahaman, membangun kepercayaan serta mendorong partisipasi masyarakat melalui komunikasi yang efektif.
Sebab komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang mampu melahirkan perubahan perilaku. Dalam konteks kebijakan publik, perubahan perilaku itulah yang menjadi fondasi tercapainya tujuan bersama.
Pelajaran tersebut menjadi semakin relevan seiring implementasi kebijakan penataan persampahan di Kota Makassar. Keberhasilan kebijakan bukan hanya ditentukan oleh substansi aturannya, tetapi juga oleh cara kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada publik.
Sebab komunikasi publik bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan membangun pemahaman, menumbuhkan kepercayaan dan mendorong partisipasi masyarakat.
Keberhasilan kebijakan persampahan juga tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat. Pemerintah daerah tetap memegang peran strategis sebagai fasilitator yang memastikan komunikasi publik berjalan beriringan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
Mengajak masyarakat memilah sampah tentu merupakan langkah baik, tetapi ajakan tersebut perlu diikuti dengan dukungan fasilitas yang memadai, termasuk penyediaan tempat sampah yang mudah diakses.
Membebankan pengadaan fasilitas tersebut sepenuhnya kepada masyarakat berpotensi menimbulkan kesenjangan, mengingat tidak semua memiliki tingkat ekonomi yang sama untuk menyediakan.
Selain itu tantangan di ruang publik perlu menjadi perhatian utama. Fasilitas umum, termasuk tempat sampah sering mengalami kerusakan bahkan hilang.
Kondisi ini seharusnya tidak menghentikan pemerintah untuk terus menyediakan sarana, melainkan menjadi dasar untuk terus melakukan pemeliharaan, pergantian bahkan pengawasan sebagai bagian dari pelayanan publik. Komunikasi kebijakan tidak berhenti pada imbauan kepada masyarakat, namun juga diwujudkan dengan kehadiran negara dalam menyediakan fasilitas yang mendukung perubahan perilaku.
Keberhasilan kebijakan persampahan bukan hanya bergantung pada kepatuhan masyarakat tetapi juga pada komitmen pemerintah untuk berperan sebagai pendidik yang menghadirkan sistem yang inklusif dan berkelanjutan.
Makassar yang indah bukan lagi sekadar harapan dan cita- cita belaka, ketika kesadaran kolektif tumbuh, aturan ditegakkan secara konsisten, sarana tersedia dengan baik, dan komunikasi publik berjalan secara efektif. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat bukan lagi menjadi pilihan, melainkan prasyarat untuk mewujudkan Makassar yang lebih bersih dan berkelanjutan. (*)
