Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyebut biaya menyekolahkan anak di Jakarta lebih mahal dibandingkan Singapura.
Pramono mengatakan, mahal atau tidaknya biaya pendidikan bersifat relatif. Menurutnya, yang terpenting ialah pendidikan dapat diakses masyarakat secara efektif dengan dukungan pemerintah.
“Biaya pendidikan ini kan relatif ya. Tetapi di Jakarta ini hampir semua anak didik sebenarnya, kecuali sekolah-sekolah swasta yang unggul ya, itu sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah DKI Jakarta,” kata Pramono usai menghadiri Workshop Nasional Creativity Day for Teachers di Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kamis (6/8).
Pramono menjelaskan, Pemprov DKI telah menggelontorkan berbagai program bantuan pendidikan, mulai dari Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), pemutihan ijazah, hingga program sekolah swasta gratis.
“Termasuk apa yang saya sampaikan mengenai KJP 707 ribu lebih, KJMU hampir 16 ribu, sekolah, pemutihan ijazah, dan sekolah swasta gratis yang kemarin itu 103 sekolah, akan kita tambah sebentar lagi,” ujarnya.
Menurut Pramono, fokus pemerintah bukan semata pada mahal atau murahnya biaya pendidikan, melainkan memastikan anggaran tersebut memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan.
“Jadi kalau untuk pendidikan, mau mahal mau enggak, tetapi yang paling penting adalah harus betul-betul efektif dan kemudian bermanfaat bagi dunia pendidikan. Menurut saya itu yang paling penting,” tuturnya.
Tito Sebut Biaya Sekolah di Jakarta Lebih Mahal dari Singapura
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menceritakan pengalamannya saat membandingkan biaya pendidikan anak di Jakarta dengan Singapura dalam Rapat Koordinasi Nasional Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026, Senin (3/8).
Tito mengatakan, ketika bertugas di Jakarta, ia harus mengeluarkan biaya besar untuk menyekolahkan tiga anaknya di salah satu sekolah di Jakarta Selatan.
“Anak-anak saya sekolah di salah satu sekolah di Jakarta Selatan. Saya hitung satu anak Rp 1,6 juta. Tiga anak Rp 4,8 juta. Saya harus ngasih uang jajan mereka Rp 50 ribu per hari, harus beli kendaraan, bayar sopir, bensin. Jadi hitungannya tinggi,” kata Tito.
Sebaliknya, saat menempuh pendidikan doktoral di Singapura, Tito mengaku biaya pendidikan anak-anaknya justru lebih murah karena sekolah negeri disubsidi dan menggunakan sistem zonasi.
“Saya merasa kok lebih murah kok di Singapura nyekolahin anak dibanding dengan di Jakarta, jujur aja,” ujarnya.
Menurut Tito, saat itu biaya sekolah anaknya di Singapura sekitar 100 dolar Singapura per bulan atau sekitar Rp 600 ribu dengan kurs saat itu (tahun 2008). Selain itu, sekolah berada dekat rumah sehingga anak-anaknya dapat berjalan kaki tanpa memerlukan kendaraan maupun sopir.
Ia menilai sistem layanan pendidikan yang terintegrasi secara digital juga membuat proses pendaftaran sekolah di Singapura lebih sederhana dan efisien.
Mendikdasmen: Indonesia Tak Bisa Dibandingkan dengan Singapura
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menilai perbandingan sistem pendidikan Indonesia dengan Singapura tidak bisa dilakukan secara langsung karena kedua negara memiliki skala dan kompleksitas yang jauh berbeda.
“Singapura itu kan sekolahnya cuma sedikit sekali. Kita sekolahnya 400 ribu sekolah di Indonesia. Itu hampir sama dengan penduduk Brunei Darussalam. Muridnya 53 juta. Jadi kompleksitas persoalannya memang sangat berbeda,” kata Mu’ti saat Media Gathering Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak di Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Selasa (4/8).
Menurut Mu’ti, besarnya jumlah sekolah dan peserta didik di Indonesia membuat tantangan pengelolaan pendidikan jauh lebih kompleks dibandingkan Singapura.
“Jadi kalau membandingkan Indonesia dengan Singapura ya, dengan segala hormat saya kira tidak apple to apple,” ujarnya.
