JAKARTA, DISWAY.ID – Pemerintah langsung bergerak menyelidiki beredarnya paper misterius yang mengusulkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai nominasi Nobel Perdamaian 2026 setelah dokumen tersebut viral di media sosial dan mencatut nama Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah lembaga pemerintah.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI M Qodari menegaskan dokumen itu tengah diinvestigasi.
Pemerintah langsung melakukan investigasi usai makalah yang mengusulkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai nominasi Nobel Perdamaian 2026 viral di media sosial.
BACA JUGA:BGN Perketat Tata Kelola MBG, Zero Tolerance Keracunan Hingga Ancam Tutup Dapur
Makalah berjudul Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by The National Nutrition Agency Building Smart Business for Food Security Industry and Indonesia's Economic Growth diketahui diunggah melalui situs papers.ssrn.com.
"Lagi investigasi," kata Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI M Qodari, Kamis, 6 Agustus 2026.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah melakukan klarifikasi terkait dugaan surat pengajuan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Nobel yang disebut-sebut melibatkan institusinya.
BACA JUGA:Eksekusi Putusan MK, DPR: Anggaran MBG Diprediksi Tersisa Rp 40 Triliun Usai Lepas Sektor Pendidikan
Kapuspen Kemendagri Benni Irawan menyatakan surat tersebut tidak hanya mencantumkan nama Kemendagri, tetapi juga sejumlah lembaga lain.
Karena itu, pemerintah masih memastikan keaslian dan asal-usul dokumen tersebut.
"Ya itu kan tidak hanya dari Kemendagri ya, ada beberapa lembaga yang ada di situ. Terkait dengan Kemendagri, dari pagi kami sudah dapat informasi itu. Sekarang lagi diklarifikasi, apakah itu memang Kemendagri secara kelembagaan atau bagaimana. Kemudian apakah surat yang disampaikan itu benar dari Kemendagri atau apa, kita pastikan dulu," ujar Benni.
Menanggapi adanya nama-nama yang dikaitkan dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam surat tersebut, Kemendagri menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan pimpinan IPDN.
BACA JUGA:Komisi IX DPR Desak Pemerintah Segera Jalankan Putusan MK soal Program MBG, Tak Perlu Tunggu 2028
"Saya sudah klarifikasi ke IPDN, itu bukan dari IPDN. Kita sudah telepon Pak Rektor, itu bukan dari IPDN," jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui terdapat seorang staf bernama Azhar yang bertugas di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) sebagaimana disebut dalam dokumen tersebut.
- 1
- 2
- »
