HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri Forum Koordinasi Nasional Penguatan Komitmen Pemerintah Daerah dalam Implementasi Social Contracting untuk Pencegahan dan Pengendalian AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) di Harris Hotel & Conventions Malang, Jawa Timur, pada 4–7 Agustus 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Aliyah didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. H. Ahmad Asy’Arie.
Forum nasional ini menjadi wadah konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat komitmen percepatan eliminasi AIDS, TBC, dan malaria melalui implementasi social contracting, yakni mekanisme kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), BAZNAS RI, serta sejumlah pemerintah daerah yang berbagi kebijakan, strategi, dan praktik baik dalam pelaksanaan program kesehatan berbasis kolaborasi.
Kehadiran Aliyah Mustika Ilham mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Menurut Aliyah, forum tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi sekaligus mengadopsi berbagai inovasi yang telah berhasil diterapkan di sejumlah wilayah.
“Pencegahan dan pengendalian AIDS, tuberkulosis, dan malaria membutuhkan kolaborasi yang kuat. Melalui forum ini, Makassar memperoleh banyak pembelajaran untuk memperkuat kebijakan dan sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan agar layanan kesehatan semakin efektif dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” ujar Aliyah.
Selain memperkuat komitmen pemerintah daerah, forum ini juga membahas peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah dalam aspek perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program kesehatan melalui mekanisme Swakelola Tipe III dan IV (social contracting).
Melalui penguatan kapasitas tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan APBD, memperluas kemitraan dengan organisasi masyarakat, serta mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan nasional, khususnya dalam eliminasi AIDS, TBC, dan malaria. (*/)
