Sidoarjo (beritajatim.com) – Suasana di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo mendadak hangat sekaligus dipenuhi aura ketegasan saat jajaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar forum Ngopi (Ngobrol Pintar).
Bukan sekadar ajang minum kopi dan silaturahmi biasa, ajang ini dimanfaatkan sebagai ajang pembekalan krusial untuk memperkuat penyelenggaraan otonomi daerah serta tata kelola keuangan daerah yang bebas dari praktik korupsi.
Dua pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diboyong langsung ke Sidoarjo sebagai narasumber utama, yakni Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Dr. Drs. Agus Fatoni dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Dr. Cheka Virgowansyah.
Mewakili Bupati Sidoarjo H. Subandi dan Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Dr. Fenny Apridawati, melontarkan kalimat menohok di hadapan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), staf ahli, hingga asisten Pemkab.
Fenny menegaskan bahwa perbaikan kinerja dan pembersihan tata kelola pemerintahan di Sidoarjo sudah mencapai titik batas yang tidak bisa ditunda lagi.
Peringatan keras ini terlontar usai jajaran pimpinan daerah bersama Inspektur mengikuti Marathon pembahasan intensif dari pagi hingga malam hari bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kemendagri.
“Kemarin kami bersama Bapak Bupati dan Inspektur mengikuti rangkaian pembahasan sejak pagi hingga malam. Tujuannya satu, bagaimana Sidoarjo ke depan bisa lebih baik dalam tata kelola pemerintahan. Karena itu mulai hari ini kita harus benar-benar berubah. Perbaikan tidak bisa lagi ditunda dan tidak bisa ditawar,” tegas Fenny.
Isu integritas dan transparansi menjadi sorotan utama mengingat pengawasan terhadap kebijakan publik serta pengelolaan anggaran daerah kini dinilai semakin ketat dan terpantau radar aparat penegak hukum.
Seluruh perangkat daerah diminta menjadikan evaluasi menohok dari KPK dan Kemendagri sebagai benteng pengingat agar selalu bekerja di jalur yang benar (on the right track) tanpa berani menabrak aturan hukum.
Melalui kehadiran para pejabat kunci Kemendagri, para jajaran OPD diimbau memanfaatkan momentum forum ini untuk membedah berbagai sumbatan aturan serta mencari solusi hukum yang akurat terkait kendala di lapangan.
Pemkab Sidoarjo berharap gelombang perubahan ini mampu mengikis habis celah penyimpangan anggaran serta mengembalikan kepercayaan publik demi mewujudkan pelayanan masyarakat yang jauh lebih profesional dan akuntabel. [isa/ian]
