Jakarta: Amerika Serikat (AS) dan Indonesia memperkuat kerja sama dalam pemberantasan kejahatan siber melalui peningkatan kapasitas penegak hukum, pelatihan teknis, hingga penguatan koordinasi lintas negara untuk menghadapi ancaman digital yang kian kompleks.
Dalam diskusi bertajuk "Decoding Cybercrime: Inside the U.S.-Indonesia Partnership" di Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026, Deputy Director of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) Kedutaan Besar AS di Jakarta Justin Brown mengatakan, kejahatan siber telah menjadi ancaman bersama yang tidak lagi mengenal batas negara.
Brown menegaskan serangan ransomware, penipuan daring (online scam), hingga berbagai bentuk kejahatan digital tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mengganggu kepercayaan terhadap ekonomi digital.
"Keamanan dan kemakmuran Amerika Serikat maupun Asia Tenggara saling bergantung. Seiring semakin terhubungnya ekonomi kedua negara di ruang digital, melindungi kemakmuran tersebut dari kejahatan siber menjadi kepentingan bersama," kata Brown, mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio dalam Pertemuan Menlu ASEAN pada Juli lalu.
Brown mengatakan kerja sama penegakan hukum antara AS dan Indonesia yang telah terjalin selama puluhan tahun menjadi fondasi kemitraan strategis kedua negara dalam menghadapi ancaman kejahatan siber.
Pada Januari lalu, AS dan Indonesia menggelar Cyber Policy Discussion yang mempertemukan pejabat pemerintah, pakar teknis, serta aparat penegak hukum kedua negara. Dalam forum tersebut, kedua pihak juga mengumumkan sejumlah bantuan baru untuk memperkuat penanganan kejahatan siber.
Selain itu, agen FBI dan pakar dari Departemen Kehakiman AS kini bekerja bersama penyidik dan jaksa Indonesia untuk memperkuat penanganan perkara kejahatan siber, mulai dari tahap deteksi hingga proses penuntutan.
Kerja sama tersebut juga mencakup pelatihan mengenai penanganan barang bukti digital, pelacakan aset kripto (cryptocurrency tracing), hingga perlindungan infrastruktur kritis. Cybercrime Tak Bisa Dilawan Sendiri Senada dengan Brown, Atase Penegakan Hukum FBI untuk Indonesia dan Timor-Leste Robert F. Lafferty menilai tidak ada satu negara maupun satu lembaga yang mampu menghadapi ancaman kejahatan siber secara sendiri.
Menurutnya, penanganan kejahatan siber membutuhkan kolaborasi antara aparat penegak hukum, dunia akademik, sektor keuangan, perusahaan teknologi, hingga masyarakat.
"Keamanan siber dan kejahatan siber merupakan salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini. Tidak ada satu negara ataupun satu lembaga yang dapat menghadapi ancaman ini sendirian. Kita harus bekerja sama melalui kemitraan," ujar Lafferty. Pelatihan Perkuat Penanganan Scam Sementara itu, Kepala Direktorat Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal dan Penipuan Transaksi Keuangan OJK Hudiyanto mengatakan kerja sama dengan pemerintah AS, termasuk FBI, telah memberikan manfaat nyata dalam memperkuat kapasitas Indonesia menghadapi maraknya penipuan digital.
Menurutnya, personel Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) secara rutin mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan FBI untuk meningkatkan kemampuan mengidentifikasi pola, struktur, serta modus operandi jaringan penipuan digital.
"Dengan FBI dan Kedutaan Besar Amerika kami sering mendapatkan pelatihan. Kami menjadi salah satu peserta yang selalu diundang sehingga semakin memahami bagaimana mengidentifikasi dan melawan scam serta fraud," kata Hudiyanto.
Hudiyanto menambahkan kejahatan penipuan digital kini telah berkembang menjadi industri kejahatan terorganisasi yang dihadapi hampir seluruh negara.
"Semua negara sekarang sedang berperang melawan scam. Yang kita hadapi bukan lagi kelompok kecil, tetapi sebuah industri kejahatan terorganisasi," pungkas Hudiyanto.
AS-Indonesia Perkuat Kerja Sama Berantas Kejahatan Siber Lintas Negara
