Presiden Prabowo Subianto ramai dikabarkan telah dinominasikan sebagai penerima Penghargaan Nobel Perdamaian 2026 oleh Guru Besar Universitas Borobudur, Dian Damayanti. Namun, pihak Istana Negara membantah inisiatif tersebut berasal dari Pemerintah.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, mengatakan dirinya belum pernah melihat dokumen yang ramai diperbincangkan di media sosial tersebut. Ia juga menyatakan naskah itu bukan berasal dari pemerintah.
“Saya belum pernah melihat itu. Tapi kayaknya bukan dari pemerintah,” kata Hasan sesuai menghadiri Pertemuan Presiden dengan 150 Periset BRIN di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (6/8).
Hasan menyampaikan pemerintah belum dapat memastikan pihak yang menyusun maupun menerbitkan dokumen tersebut. Ia menyampaikan pihak pemerintah masih melakukan pengecekan lebih lanjut untuk mengetahui asal-usul naskah yang beredar.
“Entah siapa itu, kami harus cek ya,” ujarnya.
Berdasarkan dokumen yang diterima Katadata, Prabowo dinominasikan oleh Guru Besar Universitas Borobudur Dian Dayamayanti. Dalam dokumen tersebut, terekam proses pengajuan nominasi dan nama-nama yang terlibat dalam pengajuan nominasi tersebut.
"Nominasi Anda untuk Penghargaan Nobel Perdamaian 2026 telah berhasil dikirim. Komite Nobel Norwegia mengapresiasi usaha Anda dalam membuat nominasi ini," tulis Institut Nobel Norwegia kepada Dian dalam dokumen yang diterima Katadata.co.id, Rabu (5/8). Surel tersebut tercatat diterima Dian pada tahun lalu, Jumat (14/11).
Berdasarkan laman resmi Penghargaan Nobel, seseorang tidak dapat mengajukan dirinya sendiri untuk dinominasikan mendapatkan Penghargaan Nobel Perdamaian.
Adapun, Dian masuk dalam kategori pihak yang dapat memberikan nominasi Penghargaan Nobel Perdamaian, yakni guru besar sebuah universitas. Berikut pihak-pihak yang dapat memberikan nominasi tersebut:
Anggota parlemen dan kabinet sebuah pemerintahan;
Anggota pengadilan internasional;
Anggota l’Institut de Droit International;
Anggota dewan Liga Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Kemerdekaan;
Guru besar universitas di bidang sejarah, ilmu sosial, hukum, filsafat, teologi, dan agama;
Rektor atau Direktur sebuah universitas;
Direktur dari institut penelitian perdamaian;
Direktur dari institut kebijakan asing;
Pemilik Penghargaan Nobel Perdamaian;
Dewan direksi atau jabatan sejajar sebuah organisasi yang menerima Penghargaan Nobel Perdamaian;
Anggota aktif Komite Nobel Norwegia;
Mantan Penasihat Komite Nobel Norwegia;
Berdasarkan jadwal, Dian mengirimkan nominasi tersebut dalam rentang waktu yang ditentukan untuk Penghargaan Nobel Perdamaian 2026, yakni September 2025 sampai 1 Februari 2026. Selama periode lima bulan tersebut, Komite Nobel Norwegia telah menerima hampir 200 nominasi berbeda untuk Penghargaan Nobel Perdamaian.
Nominasi tersebut kemudian disisir untuk menghasilkan daftar pendek pada Februari-Maret 2026. Daftar tersebut kemudian melalui tahap tinjauan dari Penasihat Komite Nobel Norwegia pada Maret-Agustus 2026.
Komite Nobel menekankan tidak akan menerbitkan daftar pihak-pihak yang diajukan untuk mendapatkan Penghargaan Nobel Perdamaian yang akan berlaku hingga 50 tahun.
"Pembatasan pengumuman pihak yang diajukan mendapatkan Penghargaan Nobel Perdamaian telah mempertimbangkan kemungkinan investigasi dan opini terkait Penghargaan Nobel Perdamaian," seperti tertulis di laman resmi Komite Penghargaan Nobel yang dikutip Rabu (5/8).
