REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Adidaya Institute mendorong pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada masa kepemimpinan Sudaryono di Badan Gizi Nasional (BGN). Lembaga tersebut menilai pergantian kepemimpinan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas implementasi program sekaligus memperkuat manfaatnya bagi masyarakat.
Dorongan tersebut muncul di tengah tingginya dukungan publik terhadap keberlanjutan MBG. Berdasarkan survei Adidaya Institute, sebanyak 71,5 persen responden mendukung program tersebut, sementara 67,6 persen menyatakan MBG telah memberikan dampak langsung bagi keluarga mereka.
Baca Juga
Lebih dari Seribu Pondok Pesantren Dapat Kelola Dapur MBG
BGN Ungkap Dobel Data Penerima MBG Capai Sekitar 6 Juta Orang
Realisasi Anggaran MBG Tembus Rp101,1 Triliun, Jangkau 63 Juta Penerima
Direktur Eksekutif Adidaya Institute Rahman Toha mengatakan, kepemimpinan baru di BGN diharapkan mampu memperbaiki pelaksanaan MBG, mulai dari tata kelola, kualitas menu, hingga dampaknya terhadap perekonomian.
"Ke depan, program ini tidak hanya bergizi, tetapi juga enak dan bervariasi. Program MBG mempunyai banyak manfaat, di antaranya menyerap tenaga kerja sebanyak 1,5 juta orang dan mempercepat rantai pasok makanan yang berdampak pada perputaran ekonomi serta kesejahteraan masyarakat," kata Rahman dalam diskusi Adidaya Talks bertema Formulasi Kebijakan Tata Kelola MBG: Tantangan Implementasi dan Agenda Perbaikan Kebijakan di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Rahman juga menilai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang memisahkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan memberikan kepastian terhadap keberlanjutan program. Menurut dia, putusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa MBG tidak bertentangan dengan konstitusi. "Namun, yang perlu dievaluasi tentu terkait penggunaan anggaran untuk program MBG," ujarnya.
Kepala Desk Politik dan Demokrasi Adidaya Institute Ahmad Fadhli mengatakan, meski tingkat dukungan masyarakat tinggi, hasil survei juga menunjukkan masih ada sejumlah persoalan yang perlu dibenahi dalam implementasi program. Tata kelola menjadi aspek yang paling banyak disoroti responden, yakni sebesar 24,9 persen, disusul anggaran 23,9 persen dan potensi korupsi 18,1 persen.
"Survei Adidaya Institute menunjukkan sebanyak 67,6 persen masyarakat menyatakan program MBG berdampak secara langsung terhadap keluarga," kata Fadhli.
Guru Besar Ilmu Gizi Masyarakat IPB Prof Ikeu Tanziha mengatakan, MBG merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk memenuhi hak anak memperoleh pangan bergizi sekaligus investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Menurut dia, perbaikan status gizi akan meningkatkan kapasitas kognitif, kesehatan, produktivitas nasional, hingga pertumbuhan ekonomi.
"Setiap investasi pada intervensi gizi diperkirakan mampu memberikan pengembalian manfaat hingga 16 kali lipat," ujar Ikeu.
Ikeu menambahkan, tantangan gizi nasional masih besar meski prevalensi stunting turun menjadi 19,8 persen pada 2024. Di sisi lain, prevalensi underweight meningkat menjadi 16,8 persen. Karena itu, pelaksanaan MBG perlu diperkuat melalui sinkronisasi data penerima manfaat, penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan keamanan pangan, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
Founder Sahabat Gizi Yasir Nene Ama juga mendorong penyempurnaan pelaksanaan MBG melalui perbaikan sasaran penerima manfaat, peningkatan mutu gizi dan keamanan pangan, integrasi dengan sistem kesehatan, penguatan kelembagaan, serta sistem pemantauan dan evaluasi berbasis data. Menurut dia, langkah tersebut penting agar efektivitas program terus meningkat dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
