JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah dan Badan Pengelola Investasi Danantara berupaya menuntaskan utang Kereta Cepat Jakarta Bandung dengan mengambilalih kepemilikan saham konsorsium Badan Usaha Milik Negara di PT Kereta Cepat Indonesia-China. Namun, keputusan ini berisiko hanya memindah permasalahan keuangan dari satu badan ke badan lain, sehingga penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara tetap tidak terhindarkan.
Tujuan pengambilalihan ini agar pelunasan utang KCIC tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Rencananya, Kemenkeu akan melunasi utang KCIC melalui salah satu badan layanan khusus yang disebut special mission vehicle (SMV). Badan tersebut berada di bawah Kemenkeu.
Senior Advisor Lembaga Manajemen FEB Universitas Indonesia, Toto Pranoto, Jakarta, Jumat (7/8/2026), menyatakan, pengalihan utang ke SMV, seperti ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI tidak akan mengurangi masalah dengan tuntas. Sebab, tindakan itu hanya memindahkan kantong beban dari konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
Konsorsium PSBI yang menguasai 40 persen kepemilikan KCIC itu terdiri atas PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau Wika, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, serta PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Sementara, sisanya dimiliki Beijing Yawan HSR Co Ltd.
“Masalahnya, jumlah burden sangat besar, sehingga bisa ganggu operasional SMI di proyek infrastruktur lainnya. Ujungnya nanti ditalangi (bail out) oleh APBN,” kata Toto.
Pengambilalihan kepemilikan saham PSBI oleh pemerintah ini, Toto melanjutkan, dapat menjadi preseden buruk. Sebab, ketika proyek penugasan ke BUMN itu bermasalah, jalan keluarnya akan ditanggung pemerintah, sehingga melemahkan mental bertarung BUMN.
Toto juga mengingatkan bahwa berdasarkan kontrak awal, seharusnya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh bersifat business-to-business. Komitmennya tidak melibatkan anggaran negara.
“Dengan case ini, mungkin menimbulkan masalah reputasi ke investor global terkait kepastian hukum. Soal tata kelola, bagaimana fungsi Kemenkeu sebagai regulator akhirnya bercampur sebagai operator atau pemilik proyek (jadi poin penting), sehingga conflict of interest sulit dihindari,” ujar Toto.
Konflik kepentingan yang paling nyata adalah Kemenkeu sulit menjalankan disiplin fiskal. Sementara, Kemenkeu juga berkepentingan melunasi utang Whoosh sebagai pemilik.
Pada akhirnya, meski SMV terlibat, risiko penggunaan APBN tetap tak terhindarkan. Alasannya, kapasitas permodalan SMV, seperti SMI relatif kecil saat ini dibandingkan dengan utang jumbo proyek Whoosh.
“Saya khawatir kalau tidak ada penambahan ekuitas jumbo di SMI, misalnya, maka program pengembangan sarana infrastruktur lainnya, seperti sarana air bersih dan revitalisasi rumah sakit bisa terganggu,” kata Toto.
Alternatif solusinya, Toto berpendapat, pemerintah bisa mencari investor lain yang berminat divestasi sebagian porsi saham BUMN di konsorsium PSBI. Kondisi ini memang tidak mudah, apalagi Whoosh baru melayani sekitar 16,9 juta penumpang, terhitung sejak beroperasi pada Oktober 2023 hingga akhir Juli 2026.
Perubahan sejumlah skema bisnis harus dijalankan. Di antaranya adalah peningkatan pendapatan di luar penjualan tiket penumpang (non-fare box) atau perluasan jalur hingga ke Jawa Timur.
Pemerintah dan Danantara membahas rencana mengambil alih saham KCIC. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Pemerintah menargetkan proses pengalihan kepemilikan rampung pertengahan September 2026.
Purbaya mengatakan, pengelolaan saham KCIC akan dilakukan oleh SMV di bawah Kemenkeu. Namun, ia menegaskan, langkah tersebut tidak berarti kewajiban proyek kereta cepat akan dibebankan langsung pada APBN.
”Dialihkan ke Kemenkeu, tetapi nanti kami pakai salah satu tangan SMV fiskal untuk mengelola. Jadi, bukan langsung menjadi tanggung jawab APBN, meski dikelola pemerintah,” ujar Purbaya.
Proyek KCJB ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 2016 dengan nilai investasi fantastis. Biaya total dari proyek ini mencapai 7,27 miliar dolar AS atau senilai Rp 130,27 triliun dengan kurs Rp 17.919 per dolar AS. Nominal tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dolar AS (Kompas.id, 6/8/2026).
Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan, utang KCIC yang selama ini ditanggung konsorsium PSBI memberatkan BUMN yang tergabung di dalamnya, khususnya KAI dan Wika. Saat ini, Wika mengalami isu solvabilitas dan arus kas (cash flow).
“KAI dalam posisi lebih baik secara keuangan, tetapi jika dibebani cicilan KCIC, maka keuangannya tidak akan kuat menanggung, kegiatan operasional dan kualitas layanannya pun akan terganggu. Padahal KAI sangat dibutuhkan publik dan merupakan ikon sukses pemerintah,” tutur Wijayanto.
Berbeda dengan Toto, Wijayanto menilai bahwa ide Kemenkeu guna melunasi utang KCIC melalui SMV mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang merupakan keputusan tepat. Apalagi, Whoosh merupakan proyek penugasan negara yang sebenarnya di luar kapasitas BUMN di bawah konsorsium PSBI. Dalam kesepakatannya dengan China, pemerintah memberikan jaminan atas utang tersebut.
Permasalahannya, jika hal tersebut diikuti dengan pengambialihan saham PSBI (pemilik KCIC), dikhawatirkan kualitas operasional KCIC akan terganggu dan menjadi tidak efisien. Sebab, tidak terintegrasi dengan jaringan KAI.
“Idealnya, kendatipun kepemilikan PSBI menjadi di bawah SMV, tetapi secara operasional tetap dikelola KAI. Diperlukan perjanjian kerja sama operasi antara SMV dan KAI,” kata Wijayanto.
Dengan pemindahan kepemilikan saham ini, berarti risiko keuangan akan bergeser ke SMV. Guna menekan risiko, maka operasional KCIC harus efisien dan profesional, sebaiknya KAI tetap terlibat. Kontrak khusus antara SMV dengan KAI perlu disepakati yang menegaskan peran KAI membantu KCIC dalam mengoperasikan Whoosh.
Ketua Forum Pembiayaan Infrastruktur Masyarakat Transportasi Indonesia, Muhammad Saifullah, menilai, pengambilalihan kepemilikan saham oleh SMV dinilai sebagai salah satu langkah tepat. Sebab, kondisi keuangan KCIC yang tidak sehat tetap tidak akan tertutupi jika berniat mencari sumber pembiayaan lain.
Kendati demikian, pemerintah perlu mengingat bahwa tiap SMV memiliki visi dan misi masing-masing. Ada persyaratan tertentu yang perlu diperhatikan pemerintah. “Jangan sampai pengambilalihan ke SMV menimbulkan beban bagi SMV terkait karena SMV memiliki misi sendiri. Jangan sampai bebannya justru makin menggerus kondisi keuangan SMV,” ujar Saifullah.
Setidaknya, empat aspek perlu dipikirkan pemerintah sebelum membahas lebih jauh potensi investasi ke depan. Keempat aspek itu terdiri dari aset masalah kepemilikan, kedudukan komersial dari pihak-pihak yang terlibat, kondisi finansial atau keuangan Whoosh, serta struktur hukumnya.
Ia menyoroti bahwa pemerintah sering memberikan penugasan bagi SMV untuk menyehatkan suatu proyek atau perusahaan negara. Namun, penugasan itu tidak selalu diiringi dengan bekal khusus.
Menurut Saifullah, pemerintah semestinya bisa memberikan dukungan fiskal, seperti menambah injeksi modal bagi SMV untuk membantu penguatan SMV tersebut, atau memberikan fleksibilitas bagi SMV yang tidak mencapai target tertentu karena kondisi yang serba tidak pasti.
Dari sisi nonfiskal, pemerintah juga perlu menentukan pihak yang mampu mengorkestrasi peningkatan pendapatan di luar tiket penumpang (non-farebox revenue). Harapannya, iklan dan aspek penambah pendapatan lain bisa berjalan beriringan.
