Bayangkan Anda adalah seorang mahasiswa dari keluarga prasejahtera yang baru saja menerima kabar gembira: lolos program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Di atas kertas, Anda dijanjikan ”jembatan harapan” berupa biaya hidup Rp 4,8 juta per semester untuk menyambung nyawa dan pendidikan. Namun, saat dana itu cair, tangan-tangan tak terlihat di birokrasi kampus sudah siap memotongnya hingga ludes.
”Potongannya tidak tanggung-tanggung, mulai dari 50 persen sampai 100 persen,” ungkap temuan Tim Investigasi Kompas yang dibedah dalam Kompas Editor’s Talks. Dalih yang digunakan oknum perguruan tinggi swasta (PTS) ini beragam, mulai dari biaya administrasi hingga alasan ”menalangi operasional kampus” yang sebenarnya sudah ditanggung negara.
Situasi di lapangan jauh dari kata ideal. Tim menemukan adanya ”Kampus Bayangan”, sebuah modus di mana pengelola membuka kelas jauh ilegal tanpa izin pemerintah hanya demi menggelembungkan kuota penerima bantuan. Di sana, integritas akademik runtuh: pimpinan menggunakan ijazah palsu, sementara plagiarisme dianggap lumrah.
Huru-hara KIP Kuliah tidak berhenti di meja administrasi kampus. Ada kabut gelap bernama ”Jalur Aspirasi”. Nisa Rizkiah dari ICW memaparkan bagaimana kuota bantuan pendidikan ini sering kali menjadi komoditas politik, di mana oknum anggota Dewan diduga menggunakannya sebagai alat peraup suara pemilu.
Di sisi lain, Febri Hermansyah, seorang mantan Ketua BEM yang menjadi whistleblower, menceritakan betapa berisikonya bersuara. Mahasiswa yang berani memprotes pemotongan dana sering kali diancam secara fisik, dipaksa mengundurkan diri, hingga akhirnya benar-benar putus kuliah dan terpaksa mengojek demi bertahan hidup.
Berikut adalah rekaman webinar Kompas Editor’s Talks yang dapat Anda saksikan kembali untuk memahami lebih lanjut anatomi penyelewengan, konflik kepentingan politik, hingga kehancuran mutu akademik di balik karut-marut KIP Kuliah.
Melalui diskusi ini, Harian Kompas kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan insight strategis dan mendorong dialog konstruktif untuk memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan pendidikan agar benar-benar melindungi hak mahasiswa miskin.
Borok sistemik ini, mulai dari modus pemerasan hingga peran aktor politik, telah dirangkum secara mendalam oleh Tim Investigasi Kompas. Jangan biarkan hak pendidikan anak bangsa terus ditilap oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Baca Laporan Investigasi Eksklusif di Kompas.id
