JAKARTA, KOMPAS – Kawasan Tatar Sunda dinilai masih menghadapi beragam persoalan, mulai dari alih fungsi lahan, ketimpangan ekonomi, terkikisnya nilai gotong royong hingga menjauhnya generasi muda dari bahasa serta budaya Sunda. Di tengah sederet problem itu, Majelis Musyawarah Sunda diharapkan menjadi forum pemikiran terbaik orang-orang Sunda untuk menawarkan solusi.
Demikian salah satu yang ditekankan oleh Pinisepuh Majelis Musyawarah Sunda (MMS) Burhanuddin Abdullah dalam acara Pasamoan Inohong Sunda di Gedung IMERI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, Sabtu (8/8/2026). Kawasan Tatar Sunda, menurut Ensiklopedi Sunda mencakup Jawa Barat (Jabar), DKI Jakarta, dan Banten.
Kegiatan Pasamoan Inohong Sunda itu, merupakan rangkaian Milangkala Kadua atau perayaan ulang tahun kedua MMS. MMS lahir pada 8 Juli 2024 sebagai jawaban atas kebutuhan wadah strategis masyarakat Sunda di lintas bidang yang menjunjung nilai silih asah, silih asih, silih asuh.
Selain Burhanuddin, acara itu dihadiri oleh para tokoh Sunda seperti Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Rektor Universitas Indonesia Heri Hermansyah, Jenderal (Purn) Agum Gumelar, dan Komisaris Utama PT Pertamina Mochammad Iriawan. Kemudian, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga Ketua Umum Perkumpulan Urang Banten, Taufiequrachman Ruki, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Adang Daradjatun dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman.
Forum silaturahmi itu sekaligus menjadi tempat untuk mempertemukan para tokoh Sunda dari berbagai latar belakang seperti akademisi, budayawan hingga profesional untuk mendiskusikan persoalan kebudayaan, sosial, lingkungan, ekonomi, dan kebangsaan.
Dalam pidato sambutannya, Burhanuddin mengatakan, selama dua tahun berdiri, MMS telah berfokus menghimpun dan menjadi wadah berbagai pemikiran dari para tokoh mengenai pendidikan, ekonomi, kebudayaan, lingkungan, hingga pembangunan karakter. Mereka berkumpul untuk merespons sejumlah isu-isu krusial yang terjadi saat ini.
“Semua itu bukan untuk kepentingan organisasi semata, melainkan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat Sunda dan kepada Indonesia,” ujar Burhanuddin.
Ia juga menekankan bahwa menjadi Sunda itu bukan berarti memisahkan diri dari Indonesia. Sebaliknya, kecintaan kepada tanah Sunda justru memperkuat kecintaan kepada Indonesia.
“Semakin kuat budaya daerah, semakin kokoh pula kebangsaan kita. Indonesia tumbuh besar karena keberagaman yang saling menguatkan, bukan saling meniadakan,” ujar Burhanuddin.
Burhanuddin juga mengingatkan pentingnya untuk merefleksikan ajaran filosofis Sunda, yakni cageur, bageur, bener, pinter, singer (sehat jasmani, baik budi, benar perilaku, luas ilmu, dan cekatan dalam berkarya). Falsafah hidup itu dinilai masih sangat relevan dalam menjawab berbagai tantangan abad ke-21.
“Nilai-nilai ini sungguh tetap relevan menghadapi tantangan abad ke-21, ketika kemajuan teknologi sering kali tidak selaras dengan kemajuan moral,” tutur Burhanuddin.
Apalagi, inti kebudayaan Sunda itu juga terletak pada prinsip hirup kudu mangpaat atau hidup harus memberikan manfaat bagi sesama. Kehormatan seseorang tidak diukur dari apa yang dimilikinya, melainkan dari manfaat yang ditinggalkannya bagi sesama.
“Majelis Musyawarah Sunda didirikan dengan filosofi dan semangat itu,” ucap Burhanuddin.
Selain itu, Burhanuddin pun mengingatkan bahwa saat ini, kawasan Tatar Sunda terus dihadapi oleh berbagai tantangan seperti alih fungsi lahan, kerusakan lingkungan, nilai-nilai gotong royong yang mulai terkikis oleh individualisme. Bahkan, sebagian generasi muda semakin jauh dari bahasa dan budayanya sendiri. Belum lagi terkait ketimpangan ekonomi yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk segera diselesaikan.
“Semua itu tidak boleh hanya menjadi bahan keluhan. Dia harus menjadi panggilan untuk bekerja. Karena itu saya berharap Majelis Musyawarah Sunda semakin berperan sebagai rumah besar tempat berkumpulnya pemikiran-pemikiran terbaik orang Sunda,” ujar Burhanuddin.
Rumah yang melahirkan gagasan bukan pertentangan, menawarkan solusi bukan sekadar pengumpat.
“Rumah yang melahirkan gagasan bukan pertentangan, menawarkan solusi bukan sekadar pengumpat. Saya juga berharap Majelis Musyawarah Sunda semakin dekat dengan sumber ilmu, perguruan tinggi, pesantren, komunitas budaya, dunia usaha, pemerintah daerah, dan generasi muda,” lanjutnya.
Taufiqurachman Ruki menyampaikan, ikhtiar menghidupkan nilai-nilai kebudayaan daerah bukan berarti keluar dari Pancasila dan NKRI. Upaya ini justru ditujukan untuk mengatasi degradasi budaya dan mengembalikan rasa percaya diri atas identitas masyarakat Sunda.
“Tolong ingatkan kepada teman-teman yang non-Sunda, bahwa gerakan Musyawarah Masyarakat Sunda ini bukan dalam rangka keluar dari Pancasila atau misah dari NKRI. Kita tetap berada dalam NKRI,” kata Taufiqurachman.
“Melalui masyarakat Sunda ini ada dua hal yang saya tekankan. Yang pertama, mari kita perbaiki degradasi budaya Sunda. Mari kita kembalikan jati diri kita sebagai orang Sunda. Yang kedua, penataan kawasan Tatar Sunda ini tidak bisa ditangani oleh Jawa Barat, Banten atau Jakarta secara terpisah,” tambahnya.
Adapun Agum Gumelar menilai keberagaman dan semangat nasionalisme telah mengakar di Tatar Sunda sejak lama. Nilai-nilai dasar tersebut penting untuk terus dipelihara dan dioptimalkan dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
“Dari dulu saya melihat masyarakat yang ada di Tatar Sunda ini jiwa semangat nasionalismenya tinggi sekali. Sangat tinggi. Nah ini harus kita pelihara, dan harus kita manfaatkan dalam proses pembangunan bangsa secara umum,” katanya.
Ia berharap, masyarakat Sunda di manapun berada tetap berada di garis terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka juga diharapkan aktif meredam setiap dinamika yang terjadi masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan.
“Jadi saya mengajak kepada masyarakat Sunda di mana pun berada, untuk betul-betul menjadi garda paling depan menjaga persatuan dan kesatuan, meminimalkan kegaduhan. Kalau menghilangkan kegaduhan mungkin sulit ya, tapi meminimalkan agar supaya pembangunan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat,” katanya.
Menurut Direktur Eksekutif Badan Pekerja Majelis Musyawarah Sunda Andri Perkasa Kantaprawira, pemilihan lokasi kegiatan di Jakarta merupakan upaya untuk memperluas jejaring silaturahmi dan ruang kontribusi masyarakat Sunda.
“Selama ini banyak kegiatan MMS berlangsung di Bandung dan Jawa Barat. Pada Milangkala Kadua ini kami ingin memperluas silaturahmi dengan mendatangi Jakarta, tempat banyak inohong Sunda berkarya dan memberikan kontribusi pada level nasional,” ujarnya.
Andi berharap, dari kegiatan ini, ikatan dan hubungan antara eksekutif dan kalangan akademisi akan semakin baik dalam membangun wilayah dan juga kesejahteraan masyarakat. “Kita harus bisa menata ruang tiga provinsi ini dengan sebaik-baiknya jangan terhambat oleh batas-batas administrasi politik,” katanya.
