REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Kekeringan mulai melanda sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sebagian kabupaten, yakni Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul mulai menghadapi persoalan ketersediaan air. Bahkan ada yang telah menetapkan status Siaga Darurat Hidrometeorologi Kekeringan termasuk di Kabupaten Sleman.
Namun, di tengah meluasnya ancaman kekeringan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY justru tidak memiliki anggaran khusus untuk kegiatan dropping air pada 2026. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD DIY, Tito Wicaksono, mengatakan tidak tersedianya anggaran tersebut disebabkan keterbatasan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada tahun lalu untuk pelaksanaan program dan kegiatan 2026.
Baca Juga
Warga Gunungkidul Jual Ternak demi Beli Air karena Kekeringan, Bupati Pastikan Dropping Air Bersih
JK Minta Relawan PMI Ikut Bantu Bencana Kekeringan
Meski Kebutuhan Air Bersih Aman, Sleman Tetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan Hingga 31 Agustus
"BPBD DIY memang tidak ada (anggaran untuk dropping air tahun ini, -Red). Itu karena keterbatasan pagu anggaran yang ditetapkan tahun lalu untuk pelaksanaan program kegiatan 2026," kata Tito saat dihubungi Republika, Rabu (29/7/2026). Meski belum memiliki anggaran khusus, Tito menyampaikan, BPBD DIY tetap memberikan dukungan kepada kabupaten yang terdampak kekeringan. Seperti belum lama ini, dengan meminjamkan dua kendaraan tangki air kepada BPBD Kulon Progo untuk membantu kegiatan dropping air. .rec-desc {padding: 7px !important;} Adapun penanganan awal kekeringan ini masih mengandalkan anggaran dan sumber daya yang dimiliki pemerintah kabupaten. Selain itu, bantuan juga datang dari berbagai pihak, seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Dinas Sosial, Palang Merah Indonesia (PMI), lembaga nonpemerintah atau NGO, hingga Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO). "Banyak yang memberikan bantuan dropping air, dari BAZNAS sudah siap. Dari BBWSO juga akan berpartisipasi men-support dropping air," katanya. BPBD DIY juga terus memantau perkembangan kekeringan di seluruh wilayah. Sejak April 2026, BPBD telah menggelar sedikitnya tiga kali rapat koordinasi dan berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota untuk memetakan wilayah terdampak hingga tingkat kalurahan dan pedukuhan. Dari pemetaan sementara, kekeringan di Kota Yogyakarta dinilai belum signifikan. Sementara persoalan kekurangan air lebih banyak terjadi di wilayah kabupaten, terutama Gunungkidul, Kulon Progo, Bantul, dan Sleman. "Kita sudah mengumpulkan teman-teman BPBD kabupaten dan minta titik-titik tingkat kalurahan, titik-titik mana di padukuhan mana yang memang membutuhkan untuk kita support," ucapnya.
Lihat postingan ini di Instagram
Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Yogya (@republikayogya)
