jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (8/8) tentang pusat mengucurkan dana untuk PPPK, pemda sudah menerima surat resmi dari pusat, hingga kesejahteraan PPPK turun. Simak selengkapnya!
1. Mas Dar Tidak Main-main, Memecat PPPK, Jumlahnya Lumayan Banyak
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Arahan Presiden Prabowo Bikin Tenang, Gaji PPPK Diusulkan Ditarik ke Pusat, Faktanya Terungkap
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono bersikap tegas dalam melakukan pembenahan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mas Dar, panggilan akrabnya, menyatakan pihaknya telah memberhentikan 66 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menjabat sebagai kepala dapur MBG per 7 Agustus 2026 atas tindakan tidak disiplin.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Pemda Tak Mampu Menggaji, Seruan Demo Besar PPPK & P3K PW Muncul, Puluhan Triliun Rupiah Disalurkan
Selengkapnya di Bawah:
Mas Dar Tidak Main-main, Memecat PPPK, Jumlahnya Lumayan Banyak
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Kemendagri Godok Usulan Penambahan DAU, Nasib PPPK Bagaimana? Menunggu 14 Agustus 2026
2. Pusat Mengucurkan Dana, Tidak Lantas Membuat PPPK Paruh Waktu Bersukacita
Kebijakan pemerintah pusat yang menggelontorkan dana bantuan Rp20,5 triliun kepada 497 pemda untuk pembayaran gaji PPPK dan PPPK paruh waktu (P3K PW) dinilai hanya solusi sementara.
Sekretaris Jenderal DPP Guru Tenaga Kependidikan Nusantara (GTKN) Ratna Purwakesi mengingatkan bahwa menambah anggaran tanpa mengubah status P3K PW menjadi PPPK penuh waktu hanyalah menyelesaikan sebagian persoalan.
Jangan sampai pemerintah terjebak pada solusi administratif, sedangkan akar masalahnya tetap dibiarkan.
Selengkapnya di Bawah:
Pusat Mengucurkan Dana, Tidak Lantas Membuat PPPK Paruh Waktu Bersukacita
3. Sejak Diangkat jadi PPPK Penuh Waktu, Tingkat Kesejahteraan Malah Turun
Tingkat kesejahteraan para PPPK Penuh Waktu tenaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, Provinsi Banten, justru mengalami penurunan dibanding saat masih berstatus non-ASN atau honorer.
Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang Arief Wibowo mengatakan persoalan kesejahteraan PPPK telah menjadi perhatian DPRD sejak pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Sejak Diangkat jadi PPPK Penuh Waktu, Tingkat Kesejahteraan Malah Turun
4. Pemda Terima Surat Resmi dari Pusat terkait PPPK dan P3K Paruh Waktu, Alhamdulillah
Berikut ini kabar terbaru mengenai rencana pemerintah menyalurkan dana Rp20,5 triliun kepada ratusan pemda yang mengalami tekanan fiskal hingga kesulitan membayar gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu.
Diketahui, di sejumlah daerah tekanan fiskal juga berdampak pada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS. Sebelumnya, Rabu (5/8), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penyaluran bantuan pemerintah pusat senilai Rp20,5 triliun kepada 497 pemerintah daerah paling lambat pekan depan.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Pemda Terima Surat Resmi dari Pusat terkait PPPK dan P3K Paruh Waktu, Alhamdulillah
5. Gaji PPPK Diusulkan Ditarik ke Pusat, PPPK Paruh Waktu Ditangani Pemda
Ketua Umum Forum Komunikasi ASN PPPK (FOKAP) Heti Kustrianingsih mengusulkan perubahan sistem gaji aparatur sipil negara (ASN).
Usulan ini sekaligus meringankan beban pemerintah daerah (pemda).
"Sebaiknya gaji PPPK dialihkan ke pusat saja, sedangkan PPPK paruh waktu ditangani pemda agar beban daerah berkurang," kata Heti yang juga ketua Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Kabupaten Serang kepada JPNN, Jumat (7/8/2026).
Baca Selengkapnya di Bawah:
Gaji PPPK Diusulkan Ditarik ke Pusat, PPPK Paruh Waktu Ditangani Pemda
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: P3K Paruh Waktu Bakal Demo Besar, Beri Tenggat Agustus Ini, Pastikan Gaji PNS & PPPK Aman
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
