Jakarta, VIVA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai transformasi tata kelola pemerintahan menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Penguatan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta penerapan Government 5.0 dinilai harus berjalan beriringan.
Anggota I BPK RI sekaligus Pelaksana Tugas Auditorat Keuangan Negara (AKN) IV BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, mengatakan pemeriksaan laporan keuangan negara tidak semata-mata berujung pada pemberian opini.
Menurut dia, hasil pemeriksaan juga harus menjadi instrumen untuk memastikan tata kelola pemerintahan terus diperbaiki dan pembangunan berjalan secara berkelanjutan.
"Pemeriksaan laporan keuangan bukan hanya menghasilkan opini, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan," ujar Nyoman, dikutip Minggu, 9 Agustus 2026.
Nyoman menjelaskan, konsep Government 5.0 menuntut pemerintah semakin mampu memanfaatkan teknologi digital, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), analisis data, hingga kolaborasi lintas sektor.
Namun, transformasi tersebut tetap harus berorientasi pada masyarakat, lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan.
Di sisi lain, prinsip ESG diperlukan agar kebijakan dan pengelolaan keuangan negara tidak hanya mengejar capaian administratif, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan, tanggung jawab sosial, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.
BPK mencatat setidaknya ada enam tantangan yang perlu dihadapi pemerintah dalam menuju Government 5.0. Tantangan tersebut mencakup transformasi digital yang belum merata, data pemerintah yang masih terfragmentasi, keterbatasan talenta AI, persoalan integritas tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga keamanan siber dan kolaborasi antarinstansi.
Karena itu, Nyoman menilai transformasi pemerintahan tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan pendekatan whole-of-government yang mengintegrasikan berbagai kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan.
"Kunci dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 adalah menerapkan kombinasi Government 5.0 dengan pengelolaan sumber daya yang mengedepankan keberlanjutan melalui prinsip ESG," tutur Nyoman.
Dalam penyerahan LHP tersebut, BPK juga mencatat sejumlah capaian Kementerian ESDM sepanjang 2025. Di antaranya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, peningkatan kinerja organisasi, nilai reformasi birokrasi, hingga keberhasilan mencapai Indeks Kematangan Keamanan Siber level 4 atau kategori Terkelola.
