Pantau - Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menegaskan Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah yang ditandatangani Arab Saudi, Turki, dan Pakistan tidak menargetkan Iran serta bersifat defensif untuk melindungi ketiga negara dari serangan eksternal.
Kesepakatan pertahanan tersebut ditandatangani di Makkah, Arab Saudi, Jumat (7/8/2026), dengan ketentuan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu negara akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya.
Dalam wawancara dengan Anadolu Agency pada Sabtu (8/8/2026), Fidan mengatakan tidak ada ancaman bersama tertentu yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tersebut.
"Iran bukanlah target dalam kesepakatan ini," ujar Fidan.
Pakta Pertahanan Mirip Pasal 5 NATOFidan mengatakan persiapan perjanjian pertahanan trilateral tersebut telah berlangsung hampir dua tahun delapan bulan dengan melibatkan para pihak penandatangan serta sejumlah negara di kawasan.
Menurut dia, mekanisme kesepakatan secara teknis menyerupai Pasal 5 NATO mengenai pertahanan kolektif yang memungkinkan negara anggota memperoleh dukungan pertahanan satu sama lain.
Negara yang mengalami serangan harus terlebih dahulu meminta bantuan dan menentukan bentuk dukungan yang dibutuhkan sesuai dengan skala ancaman.
Bantuan tersebut dapat berupa dukungan intelijen, logistik, amunisi, hingga pengerahan unit militer.
"Aliansi tersebut akan memiliki komite politik dan militer yang terdiri atas para menteri luar negeri dan pertahanan serta kepala staf umum, dengan sebuah sekretariat di Arab Saudi yang mengawasi pelaksanaannya," ujarnya.
Mesir Berpotensi BergabungFidan mengatakan sejumlah negara telah menunjukkan minat untuk bergabung dengan kesepakatan pertahanan tersebut.
Ia secara khusus menyebut Mesir sebagai "mitra alami" yang diyakininya berpotensi bergabung pada tahap berikutnya.
Kesepakatan itu menempatkan Arab Saudi, Turki, dan Pakistan dalam mekanisme pertahanan kolektif dengan prinsip bahwa serangan bersenjata terhadap satu negara dipandang sebagai serangan terhadap seluruh anggota.
Penandatanganan perjanjian tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
