Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyinggung “ego pemimpin” saat menjelaskan keberadaan dua Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang berdiri berdekatan di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Pramono memutuskan salah satu JPO tersebut dibongkar karena kondisinya tidak ramah bagi penyandang disabilitas. Pembongkaran JPO lama milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ditargetkan selesai paling lambat Oktober 2026.
Keputusan itu diambil setelah Pramono meninjau langsung kedua JPO tersebut pada Minggu (9/8/2026). Menurut dia, kedua JPO memiliki fungsi yang hampir sama, yakni membantu masyarakat menyeberang sekaligus mengakses transportasi umum.
“Setelah saya melihat dan mengecek, sebenarnya posisi kedua JPO sama yaitu menyeberangkan dan dipergunakan sebagai fasilitas LRT dan sebagainya,” ujar Pramono.
Pramono menjelaskan, salah satu JPO merupakan fasilitas lama milik Pemprov DKI Jakarta yang dibangun sekitar akhir 1980-an atau awal 1990-an. Sementara JPO lainnya merupakan fasilitas yang lebih baru milik KAI untuk mendukung akses masyarakat menuju transportasi umum.
Menurut Pramono, keberadaan dua JPO yang berdiri berdekatan tersebut menunjukkan adanya persoalan komunikasi dalam kebijakan pembangunan pada masa lalu.
“Dulu dalam membuat kebijakan sering kali, seperti yang saya katakan, ego pemimpinnya itu tidak dikomunikasikan secara baik,” kata Pramono.
Pramono mengatakan keputusan pembongkaran diambil setelah Pemprov DKI membandingkan kondisi kedua JPO. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah perbedaan ketinggian kedua jembatan.
Kondisi tersebut membuat penyandang disabilitas kesulitan menggunakan fasilitas penyeberangan tersebut.
“Kedua JPO memiliki perbedaan tinggi sehingga warga penyandang disabilitas tidak bisa memanfaatkan. Sehingga kami memutuskan membongkar JPO lama,” ujarnya.
JPO yang lebih baru akan dipertahankan dan diperbaiki secara menyeluruh. Perbaikan akan mencakup fasilitas pendukung, termasuk lift, agar JPO dapat digunakan seluruh masyarakat.
“Segera akan dilakukan Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Konsentrasi kami, fasilitas jembatan penyeberangan Rasuna Said ramah bagi penyandang disabilitas,” jelas Pramono.
Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembongkaran JPO lama selesai maksimal Oktober 2026. Setelah itu, fasilitas JPO yang dipertahankan akan menjadi akses penyeberangan utama di kawasan tersebut.
Pramono berharap penataan tersebut dapat mengakhiri persoalan keberadaan dua JPO yang selama ini berdiri berdekatan di Jalan HR Rasuna Said.
“Sehingga tidak ada lagi istilah love and hate,” kata Pramono.
