Isu mengenai rencana demo besar yang disebut bakal berlangsung pada Agustus 2026 masih menjadi perhatian. Di tengah kabar yang beredar, pemerintah memastikan persiapan pengamanan terus dilakukan meski urusan teknis diserahkan kepada aparat keamanan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara mengenai persiapan menghadapi kemungkinan aksi tersebut. Ia menyebut persoalan teknis berada dalam ranah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Prasetyo mengatakan pemerintah tetap memastikan kondisi berjalan dengan baik dan berbagai langkah yang diperlukan telah dipersiapkan.
Baca Juga: Prabowo Pamer Prestasi: Kita Tidak Ngeluh, Presiden Turun Tangan Penuhi Teriakan Rakyat
“Itu kan teknis ya, nanti Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI, kami bidangnya bukan di situ," kata Prasetyo, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/9/2026).
"Tapi, everything is okay ya, semua dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kan tentu itu bagian dari tanggung jawab kita bersama-sama semua,” lanjut dia.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika isu mengenai demo besar pada Agustus 2026 masih ramai diperbincangkan. Prasetyo tidak merinci bentuk pengamanan maupun langkah teknis yang akan dilakukan aparat karena hal tersebut berada di bawah kewenangan kepolisian dan TNI.
Baca Juga: MUI Haramkan Uang Pendaftaran Lomba Agustusan Jadi Hadiah, Ini Alasannya
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago sebelumnya telah mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum diketahui kebenarannya, termasuk soal isu demo Agustus.
Djamari secara khusus meminta masyarakat tidak memberikan ruang bagi informasi negatif untuk lebih dahulu membentuk opini publik.
Menurutnya, derasnya arus informasi di ruang digital harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memeriksa dan memastikan kebenaran informasi sebelum mempercayainya ataupun menyebarkannya.
"Jangan kita beri peluang sekecil apa pun kepada orang-orang yang ingin menyampaikan hal-hal buruk untuk masuk lebih dahulu,” kata Djamari saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) RI 2026 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat.
Peringatan tersebut muncul di tengah derasnya berbagai informasi di ruang digital yang dapat menyebar dengan cepat. Djamari menilai masyarakat perlu lebih kritis agar tidak langsung terbawa oleh narasi negatif yang belum terverifikasi.
Menurutnya, ruang digital seharusnya tetap menjadi ruang yang netral. Informasi yang berpotensi memperkeruh keadaan maupun memengaruhi masyarakat secara negatif, kata Djamari, tidak semestinya dibiarkan mendominasi percakapan publik.
