JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyinggung soal “ego pemimpin” saat menjelaskan keberadaan dua jembatan penyeberangan orang (JPO) yang berdiri berdekatan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Pramono mengatakan, kedua JPO tersebut memiliki fungsi yang sama, yakni membantu masyarakat menyeberang dan mengakses transportasi umum. Namun, keduanya dibangun pada waktu berbeda dan tidak terhubung satu sama lain.
Menurut Pramono, kondisi tersebut terjadi karena kebijakan pembangunan pada masa lalu tidak dikomunikasikan dengan baik.
“Dulu dalam membuat kebijakan sering kali, seperti yang saya katakan, ego pemimpinnya itu tidak dikomunikasikan secara baik,” kata Pramono saat meninjau kedua JPO tersebut, Minggu (9/8/2026).
Pramono menjelaskan, salah satu JPO merupakan fasilitas lama milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dibangun 1980-an.
Sementara JPO lainnya milik KAI untuk mendukung akses menuju transportasi umum. Setelah melihat kondisi kedua JPO, Pramono memutuskan salah satu JPO akan dibongkar.
JPO yang dibongkar adalah JPO lama milik Pemprov DKI Jakarta. Sementara JPO yang lebih baru akan dipertahankan.
Menanggapi hal itu, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai persoalan seperti dua JPO di Rasuna Said tidak hanya berkaitan dengan “ego pemimpin”.
Menurut dia, persoalan tersebut juga menunjukkan penyakit lama dalam tata kelola pemerintahan, yakni kebijakan yang berubah-ubah setiap kali terjadi pergantian pemimpin.
“Sebenarnya hal-hal seperti ini menjadi penyakit di negara ini sejak dulu, di mana pemimpin kerap kali mementingkan kebijakan populis untuk mendukung politisnya. Tiap ganti pemimpin, ganti lagi kebijakan dan pembangunannya. Jangan seperti itu,” kata Trubus saat dihubungi Kompas.com melalui Whatsapp, Senin (10/8/2026).
Menurut Trubus, pembangunan dan kebijakan pemerintah seharusnya tidak didasarkan pada kepentingan politik atau popularitas semata. Pemerintah perlu memastikan setiap pembangunan benar-benar memberikan dampak efektif bagi masyarakat.
“Padahal seharusnya dalam pembangunan atau membuat kebijakan harus yang punya dampak efektif ke masyarakat,” ujarnya.
Baca juga: Selamat Tinggal JPO “Love and Hate” Rasuna Said
Koordinasi Antarinstansi Bergantung pada PemimpinTrubus mengatakan persoalan lemahnya koordinasi dan perencanaan lintas instansi juga tidak dapat dilepaskan dari peran pemimpin.
Menurut dia, pemimpin seharusnya dapat mengarahkan dinas-dinas terkait agar pembangunan maupun kebijakan yang dibuat saling terintegrasi dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Terkait lemahnya koordinasi dan perencanaan lintas instansi juga kan tetap bagaimana pemimpinnya. Bisa diarahkan dinas-dinas terkait dalam membangun sesuatu atau menerapkan kebijakan sesuatu yang berdampak bagi masyarakat,” kata Trubus.
