JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menyampaikan, ada enam provinsi yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
"Daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis ada enam provinsi yakni Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Riau," ujar Djamari dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Baca juga: Kepala BNPB Sebut Kebakaran Bromo Tersisa 2 Titik Api
Selain keenam provinsi itu, kebakaran juga melanda kawasan Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat, Gunung Bromo di Jawa Timur, serta Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat.
Total, 107.000 hektare hutan dan lahan di Indonesia mengalami kebakaran di tengah fenomena El Nino sejak awal Agustus 2026.
"Kita menghadapi El Nino yang kuat, yang sudah berlaku dan mulai berlaku sekarang sampai dengan awal September atau awal Oktober yang akan datang," kata Djamari.
Pemerintah mengerahkan puluhan armada udara untuk mencegah karhutla semakin meluas. Sebanyak 43 helikopter dikerahkan dalam upaya penanganan kebakaran di sejumlah wilayah.
Baca juga: Prabowo Perintahkan Penanganan Maksimal Kebakaran Hutan Imbas El Nino
Selain helikopter, pemerintah juga mengoperasikan sekitar 10 hingga 15 pesawat sayap tetap atau fixed wing untuk mendukung penanganan karhutla.
Djamari menjelaskan, operasi modifikasi cuaca (OMC) menjadi salah satu metode yang dinilai efektif untuk membantu mengendalikan kebakaran/
Namun, pelaksanaan OMC untuk memicu hujan buatan hanya dapat dilakukan apabila terdapat awan potensial yang bisa disemai.
Oleh karena itu, pemerintah terus memantau perkembangan dan perubahan kondisi cuaca untuk menentukan pelaksanaan OMC.
"Kita berharap dalam minggu ini sampai dengan tanggal 18 Agustus yang akan datang kita menemukan awan hujan sehingga kita bisa menggunakan OMC," ujar Djamari.
Baca juga: Pemerintahan Pastikan Asap Karhutla Belum Ganggu Negara Tetangga
Upaya penanganan karhutla tidak hanya dilakukan melalui operasi udara, pemerintah juga terus mengintensifkan operasi darat, terutama di sejumlah lokasi yang mulai mengalami keterbatasan ketersediaan air.
Djamari menyebut penanganan di darat dilakukan dengan memanfaatkan tangki fleksibel atau alat penampung air sementara.
Peralatan tersebut digunakan untuk menampung air dalam jumlah besar sebelum dialirkan ke titik-titik kebakaran.
Selain pengerahan personel dan peralatan, pemerintah pusat juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memastikan upaya penanganan karhutla dapat berjalan secara optimal.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
