JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memerintahkan seluruh jajaran Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) di seluruh Indonesia untuk aktif berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam merespons dampak fenomena El Niño yang terjadi di sejumlah wilayah.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan dampak sosial yang ditimbulkan kondisi cuaca ekstrem dapat diantisipasi dan dikendalikan secara bersama-sama.
“Terkait kondisi dampak El Niño yang kian meluas, saya memerintahkan seluruh jajaran KemenHAM RI di seluruh Indonesia untuk bahu-membahu bersama pemerintah setempat ikut aktif dalam langkah-langkah pengendalian,” ungkap Menteri HAM dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 11 Agustus 2026.
BACA JUGA:Dampak Kekeringan El Nino, Petani Tebu di Ambang Kerugian, Apa yang Dilakukan Pemerintah?
Menteri HAM meminta jajaran KemenHAM RI di wilayah untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, memantau perkembangan situasi di lapangan, serta ikut memastikan langkahlangkah antisipasi dan pengendalian berjalan sesuai kebutuhan daerah.
Koordinasi tersebut juga diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai dampak sosial yang dapat muncul akibat kondisi cuaca kering berkepanjangan, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, potensi krisis air, hingga dampak gagal panen yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat.
Perintah tersebut sejalan dengan langkah pemerintah dalam merespons kondisi cuaca yang sangat kering dan meningkatnya risiko karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.
BACA JUGA:Kepungan Kemarau-El Nino Mengganas, Karhulta Bromo hingga Berdampak Pekerja Lapangan
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan unsur terkait terus melakukan pemantauan titik api serta mengintensifkan penanganan di lapangan.
Berbagai dukungan juga disiapkan, antara lain operasi modifikasi cuaca OMC), water bombing, helikopter, dan pesawat untuk membantu pengendalian kebakaran sesuai kondisi dan kebutuhan wilayah.
Menteri HAM juga menekankan agar jajaran KemenHAM tidak hanya melakukan pemantauan dari sisi administratif, tetapi turun langsung ke tengah masyarakat untuk melihat dampak yang dirasakan warga.
BACA JUGA:El Nino Diprediksi Menguat hingga Awal 2027, BMKG Perluas Operasi Modifikasi Cuaca Cegah Karhutla
Pemantauan tersebut penting untuk memastikan kelompok masyarakat yang terdampak, termasuk kelompok rentan, mendapatkan perhatian serta agar potensi persoalan sosial dan dampak terhadap pemenuhan hak masyarakat dapat segera diidentifikasi dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan terkait.
“Seluruh jajaran KemenHAM RI di seluruh wilayah di Indonesia agar aktif turun ke tengah-tengah masyarakat, pantau kondisi, lakukan langkah antisipasi dan pengendalian bersama pihak terkait,” jelas Menteri HAM.
Ia menegaskan bahwa sinergi lintas sektor diperlukan agar penanganan dampak El Niño tidak hanya berfokus pada pengendalian bencana, tetapi juga memastikan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat tetap berjalan di tengah kondisi yang berkembang.
