Kapasitas Fiskal Daerah Didorong Diperkuat

metrotvnews.com
1 jam lalu
Cover Berita

Jakarta: Kapasitas fiskal pemerintah daerah didorong diperkuat. Khususnya dalam penyusunan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) pada anggaran 2027.

"Situasi yang terjadi di daerah ini mesti menjadi catatan tebal para pemangku kepentingan untuk memperbaiki tata kelola keuangan antara pusat dan daerah, khususnya terkait instrumen Transfer ke Daerah pada anggaran 2027," kata anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin dalam keterangan tertulis di Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 11 Agustus 2026.
 

Baca Juga :

Mendagri Pastikan Tidak ada PPPK Dirumahkan, Jamin Gaji Terbayar

Pernyataan tersebut disampaikan Khozin menanggapi langkah pemerintah pusat yang menyalurkan dana sekitar Rp18,9 triliun kepada 546 pemerintah daerah. Dana yang bersumber dari penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) itu difungsikan untuk mendukung pembayaran gaji PPPK, PPPK Paruh Waktu, hingga pembangunan daerah.

Khozin menyambut positif respons aktif pemerintah pusat tersebut lantaran sangat membantu pemerintah daerah menghadapi beban kebutuhan fiskal pascapengangkatan PPPK.

"Kami menyambut baik langkah komitmen pemerintah pusat dalam merespons secara aktif persoalan yang terjadi di daerah. Ini sejalan dengan kesepakatan antara Komisi II DPR dan pemerintah beberapa waktu lalu," ujar Khozin.


Kompleks Parlemen, Jakarta. Foto: Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez.

Menurut Khozin, pelaksanaan otonomi daerah melalui penyerahan kewenangan harus diimbangi dengan ketersediaan kapasitas keuangan yang memadai. Sehingga, pelayanan publik di daerah berjalan optimal.

"Transfer kewenangan tapi tidak diikuti dengan transfer keuangan ke daerah, maka hanya ada kewenangan semu (pseudo authority)," ucap Khozin.

Di sisi lain, Khozin mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk terus memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD), melakukan efisiensi anggaran, serta menjalin kolaborasi strategis antarwilayah.

"Daerah mesti sekuat tenaga meningkatkan pendapatan asli daerah, saling kerja sama antardaerah, saling transfer pengetahuan dan strategi antardaerah mesti sering dilakukan," ucap Khozin.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Pengungsi Konflik di Papua Tengah Lebih dari 5.000 Jiwa, Komnas HAM Dorong Kolaborasi Penanganan
• 11 jam lalukompas.tv
thumb
KPK Libatkan BPKP dalam Pemeriksaan Rudy Tanoe untuk Hitung Kerugian Negara
• 7 jam laludetik.com
thumb
Rupiah Melemah ke Rp17.800 per Dolar AS, Mayoritas Mata Uang Asia Menguat
• 18 jam lalumedcom.id
thumb
Komisi III Apresiasi BNN Cegah Penyelundupan 1,3 Ton Ketamin: Usut Sampai Akar
• 16 jam lalukumparan.com
thumb
CNG 3 Kg Bakal Disubsidi, Tapi Biayanya Lebih Hemat 40% dari LPG
• 6 jam lalucnbcindonesia.com
Berhasil disimpan.