Editorial MI: Kekeringan Mestinya bukan Beban Rakyat

KEMARAU boleh datang, tetapi kesulitan mendapatkan air bersih tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan disikapi dengan pasrah. Negara punya kewajiban memastikan kebutuhan dasar warganya terpenuhi, termasuk ketika alam sedang tidak bersahabat.

Di tengah fenomena El Nino kuat yang telah melanda sebagian besar wilayah Indonesia, kemarau berubah menjadi beban nyata bagi kehidupan masyarakat. Kemarau merupakan siklus alam yang tidak mungkin sepenuhnya dihindari. Akan tetapi, dampaknya terhadap masyarakat seharusnya dapat dikurangi.

Di sinilah negara, terutama pemerintah daerah, dituntut hadir bukan setelah keadaan menjadi darurat, melainkan sejak tanda-tanda kekeringan mulai terlihat. Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah warga benar-benar kehabisan air.

Kondisi itu antara lain dirasakan warga Dusun Romokamal, Desa Jalatunda, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Sejumlah sumber air yang selama ini menjadi tumpuan warga mulai mengering. Air bersih yang semestinya mudah diperoleh, kini menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan.

Warga terpaksa berjalan kaki hingga beberapa kilometer untuk mendapatkan air. Sebagian lainnya harus mengeluarkan uang hingga ratusan ribu rupiah hanya untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Bagi masyarakat yang hidup dengan penghasilan terbatas, pengeluaran semacam itu tentu bukan perkara kecil.

Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat menyebut sedikitnya 450 ribu lebih warga di berbagai wilayah provinsi tersebut mengalami krisis air bersih. Sebanyak 8,7 juta liter air bersih telah disalurkan ke 23 kabupaten dan kota di Jawa Barat demi memenuhi kebutuhan dasar warga.

Tak hanya Jawa Tengah dan Jawa Barat, sejumlah provinsi lain juga dilaporkan mulai menghadapi krisis air bersih, seperti Jawa Timur, NTT, NTB, Banten, Lampung, serta sejumlah wilayah lain di Sumatra.

Ilustrasi kekeringan. Foto: Antara.

Hingga 5 Agustus 2026, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengeklaim telah melakukan penanganan kekeringan pada 492 lokasi di seluruh Indonesia. Dari 492 lokasi tersebut, sebanyak 105 lokasi merupakan area sawah seluas 22.210 hektare yang ditangani untuk menjaga produktivitas pertanian.

Adapun 387 lokasi merupakan kawasan permukiman untuk melayani kebutuhan air bersih bagi lebih dari 155 ribu jiwa. Dari keseluruhan lokasi, sebanyak 442 lokasi telah selesai ditangani dan 50 lokasi masih dalam proses.

Bantuan tangki air memang penting dalam situasi darurat. Namun, distribusi air menggunakan kendaraan tangki tidak boleh menjadi satu-satunya jawaban, yang hanya menyelesaikan persoalan hari ini, bukan menjamin ketersediaan air selama kemarau melanda. Lebih dari itu, pemerintah juga harus mulai memikirkan solusi yang lebih permanen. Jangan biarkan kekeringan menjadi tanggungan tambahan rutin tiap tahun bagi rakyat yang sudah menghadapi beratnya kehidupan. Ketersediaan air berkaitan langsung dengan kesehatan, pendidikan, produktivitas, ekonomi rumah tangga, bahkan ketahanan pangan.

Bangsa ini tidak boleh terus-menerus mengulang pola yang sama. Ketika kemarau datang, warga kesulitan air, pemerintah mengirim tangki. Begitu kemarau berakhir, persoalan dilupakan. Tahun berikutnya, siklus yang sama kembali terjadi. Kita mestinya tak ingin jatuh ke lubang yang sama berkali-kali.