Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT) alias Rudy Tanoe, Selasa (11/8/2026).
Pemeriksaan terhadap Rudy Tanoe terkait dengan penghitungan kerugian negara akibat dari kasus dugaan korupsi terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, bahwa pemeriksaan kali ini, KPK menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian negara tersebut.
"Di mana dalam pemeriksaan kali ini dilakukan oleh penyidik bersama auditor BPKP untuk keperluan penghitungan kerugian keuangan negara," kata Budi.
Selain penghitungan kerugian negara, Budi mengungkapkan pemeriksaan didalami terkait proses dan mekanisme pengadaan penyaluran bansos beras hingga biaya wajar dalam penyalurannya.
"Di mana dalam kontraknya seharusnya bansos itu sampai dengan rumah ke rumah para penerima bantuan sosial. Yang artinya kontrak itu harusnya sampai ke door to door," ujarnya.
"Namun demikian penyaluran yang dilakukan oleh para distributor ini, para vendor yang mengerjakan pengadaan penyaluran bansos beras ini tidak sampai ke titik penerima tapi hanya sampai di kelurahan-kelurahan," sambungnya.
Diketahui, perkara ini merupakan pengembangan penyidikan soal kasus dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras bagi keluarga penerima manfaat PKH di Kementerian Sosial pada periode 2020—2021.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka yaitu, Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik atau DNR Logistics sekaligus Dirut PT Dosni Roha Indonesia Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe (BRT), Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Edi Suharto (ES), dan Dirut DNR Logistics tahun 2018–2022 Kanisius Jerry Tengker (KJT).
Akibat dari kasus ini, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp200 miliar. (aha/ree)
