Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI (STSB) 2026 merupakan momentum penting untuk melihat Indonesia secara utuh, sekaligus memastikan suara daerah ikut menentukan arah pembangunan nasional.
Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menyebut forum kenegaraan tersebut sebagai jendela kebangsaan untuk memperkuat semangat Asta Cita, di mana pusat dan daerah bergerak dalam orkestrasi pembangunan yang sama.
"Ini menjadi episentrum pemikiran kebangsaan untuk memastikan pembangunan nasional menjangkau seluruh wilayah. Setiap jengkal tanah di republik ini memiliki kesempatan yang setara untuk tumbuh menjadi kekuatan bangsa," ujar Tamsil, dikutip Rabu (12/8/2026).
Menurut Tamsil, posisi DPD sebagai host STSB tahun ini memiliki makna strategis. Sebagai lembaga yang membawa mandat representasi kewilayahan, DPD berkepentingan memastikan perspektif daerah menjadi bagian dari arus utama pembangunan nasional.
"DPD hadir membawa suara dari pesisir, pegunungan dan pedalaman ke dalam rumah kebangsaan. Kami mengapresiasi arsitektur pembangunan Asta Cita yang diperjuangkan Presiden Prabowo Subianto, menempatkan daerah sebagai bagian utuh dari agenda memajukan bangsa," kata Tamsil.
Tamsil menegaskan penguatan kapasitas nasional akan semakin kokoh apabila ditopang oleh daerah-daerah yang produktif dan mampu mengembangkan potensi ekonominya.
Pembangunan daerah merupakan strategi memperkuat Indonesia dari dalam. Terlebih di tengah ketidakpastian global yang semakin dinamis, integrasi dengan ekonomi dunia harus diimbangi dengan fondasi domestik yang kuat agar Indonesia tidak rentan terhadap gejolak eksternal.
Tamsil juga mengapresiasi arah pembangunan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menempatkan kepentingan nasional sebagai orientasi utama.
Menurut Tamsil, orientasi tersebut menunjukkan keberanian pemerintah menegaskan kembali kiblat pembangunan bangsa, sekaligus memperkuat implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam pengelolaan sumber daya nasional.
"Kita melihat ada keberanian baru dalam melakukan kalibrasi kiblat bangsa, menegakkan spirit 'Indonesia First' dan implementasi Pasal 33 UUD 1945. Artinya, kekayaan harus pertama-tama memberi manfaat bagi rakyat Indonesia," ujar Tamsil.
"Sumber daya alam tidak cukup hanya diambil, tetapi diberi nilai tambah dan menjadi kekuatan ekonomi bangsa," sambungnya.
Menurut Tamsil, semangat tersebut tercermin dalam agenda hilirisasi, penguatan ketahanan pangan dan energi, serta berbagai program prioritas pemerintah yang diarahkan untuk membangun kemandirian ekonomi.
"'Indonesia First' bukan berarti kita menutup diri. Kita tetap terbuka, tetapi kepentingan nasional harus menjadi kompas," kata Tamsil.
"Kita ingin Indonesia tidak hanya menjadi sumber bahan mentah dan pasar, tetapi menjadi produsen dan pencipta nilai tambah," lanjutnya.
Tamsil menilai keberpihakan pada kepentingan nasional pada akhirnya harus bermuara hingga ke daerah. Sebab, basis produksi Indonesia berada di kabupaten/kota.
"Kalau sumber daya alamnya ada di daerah, maka daerah harus mendapatkan manfaat yang semakin besar. Di situlah implementasi Pasal 33 bertemu dengan semangat Asta Cita," ujar Tamsil.
Menurut Tamsil, Asta Cita menjelma menjadi spiral pembangunan ketika berbagai kebijakan dan program prioritas nasional mampu menggerakkan kapasitas ekonomi daerah.
Tamsil menilai distribusi fiskal dan program-program prioritas Presiden merupakan instrumen penting untuk mempercepat terbentuknya spiral tersebut.
"Fiskal adalah salah satu pengungkitnya, program nasional adalah penggeraknya, tetapi daerah adalah tempat di mana pertumbuhan itu diwujudkan. Ketika fiskal mengalir melalui Makan Bergizi Gratis, misalnya, petani, peternak, nelayan, dan usaha rakyat bergerak dalam orkestrasi ekonomi yang sama," ujar mantan Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tersebut.
"Itulah yang kita sebut sebagai spiral Asta Cita," sambungnya.
Menurut Tamsil, efek berantai kebijakan negara semakin optimal apabila mampu membaca karakter dan potensi setiap wilayah. Indonesia memiliki bentang geografis dan basis ekonomi yang sangat beragam.
Karena itu, pendekatan pembangunan tidak dapat sepenuhnya seragam dari satu daerah ke daerah lain.
"Indonesia bukan satu wajah. Ada kepulauan, perbatasan, daerah dengan sumber daya alam besar, daerah agraris, daerah maritim, kawasan industri, dan daerah yang menghadapi tantangan geografis yang sangat berat," kata Tamsil.
"Kebijakan harus mampu membaca keragaman itu," lanjutnya.
Tamsil menilai sensitivitas kewilayahan bukan berarti memberikan perlakuan berbeda tanpa dasar, melainkan memastikan setiap daerah memperoleh ruang dan instrumen yang tepat untuk mengembangkan keunggulan.
"Daerah adalah subjek sekaligus mesin pertumbuhan. Setiap daerah punya keunggulan komparatif dan tantangan yang berbeda," jelas Tamsil.
"Tugas kebijakan nasional adalah membuka jalan agar menjadi keunggulan kompetitif. Ketika setiap daerah tumbuh sesuai potensinya, maka kita sedang menyusun mozaik kekuatan Indonesia," imbuhnya.
Tamsil menilai memperkuat gaung Asta Cita dapat merangkul semua anak bangsa. Tidak ada wilayah yang merasa berada di pinggir republik. Tidak ada potensi daerah yang tidur karena keterbatasan akses.
"Jika anak-anak di Jakarta, Bandung dan Denpasar menikmati makan bergizi dari negara, demikian pula anak-anak di pulau-pulau dan pegunungan. Semua mendapatkan manfaat yang sama," tutur Tamsil.
Tamsil menilai STSB dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi momentum untuk merefleksikan kembali makna solidaritas kebangsaan.
Ajang ini memiliki arti penting bagi hubungan antarlembaga negara, khususnya MPR, DPR, dan DPD sebagai representasi kedaulatan rakyat dan wilayah.
Menurut Tamsil, STSB menjadi ruang penting untuk memperkuat komunikasi dan konsolidasi antarlembaga dalam menghadapi tantangan bangsa.
"Demokrasi membutuhkan institusi yang kuat. Perspektif yang beragam memperkaya cara kita melihat Indonesia, sehingga bisa meramu formula kebijakan yang lebih utuh," ujar Tamsil.
Terkait laporan kinerja lembaga negara dan penyampaian Presiden dalam STSB, Tamsil berharap laporan tersebut tidak berhenti sebagai pertanggungjawaban konstitusional, tetapi menjadi basis evaluasi sekaligus dasar kerja kolaboratif seluruh elemen bangsa.
Tamsil mengapresiasi berbagai capaian pemerintah dalam satu tahun terakhir, terutama upaya memperkuat ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), serta berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Pemerintahan Presiden Prabowo sudah meletakkan sejumlah fondasi penting. Tentu pembangunan adalah proses yang panjang," kata Tamsil.
"Yang kita perlukan adalah kesinambungan, konsistensi, dan keberanian melakukan penyempurnaan," pungkasnya.
(ega/ega)
