Terkini – PT Pelindo Jasa Maritim (PJM) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) resmi memperkuat kolaborasi strategis melalui penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pembentukan Pandu Tingkat II Angkatan V Tahun 2026. Program ini diikuti oleh delapan Perwira TNI AL yang terpilih setelah melalui seleksi ketat.
Acara pembukaan dan pelepasan peserta digelar di Pendulum Nusantara Hall, PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI), Bogor, pada Senin (10/8/2026). Momen ini juga ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua institusi sebagai landasan penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di sektor kepelabuhanan.
Hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat tinggi, termasuk Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Laut (Aspers Kasal) Laksda TNI Yudi Cahyadi, Direktur Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut Dr. Muhammad Anto Julianto, serta jajaran direksi PJM seperti Komisaris Utama Hermanto dan Direktur Utama Arief Hermawan.
Direktur Utama PJM, Arief Hermawan, menekankan bahwa program ini merupakan investasi jangka panjang untuk menjamin keselamatan dan keandalan navigasi kapal, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
“Ini adalah bentuk nyata sinergi untuk menyiapkan SDM yang kompeten dan berintegritas. Kami berharap para perwira ini dapat menyerap ilmu dengan maksimal guna mendukung pelayanan pemanduan yang aman dan berkualitas,” ujar Arief.
Ia menambahkan, fokus utama dari kolaborasi ini adalah memenuhi kebutuhan pandu kapal di kawasan strategis Indonesia Timur, meliputi Jayapura, Merauke, Manokwari, Biak, Sorong, Tual, Fakfak, dan Timika. Dengan adanya tambahan personel pandu yang tersertifikasi, diharapkan arus logistik di wilayah tersebut menjadi lebih lancar dan efisien.
Diklat yang diselenggarakan oleh PMLI ini mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Langkah ini sejalan dengan agenda strategis Danantara Indonesia dalam mendorong keandalan operasional maritim nasional.
Melalui sinergi tiga pilar—TNI AL, PJM, dan Kementerian Perhubungan—pemerintah berkomitmen meningkatkan ketersediaan pilot kapal yang profesional. Hal ini dinilai krusial untuk menjaga konektivitas antar-pulau dan mendukung pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia secara berkelanjutan.
