JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengaku menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa PDI-P tidak akan masuk kabinet pemerintahan Prabowo.
Megawati mengatakan, partainya telah memutuskan pilihan untuk berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang, meski bukan berarti PDI-P menjadi oposisi pemerintah.
"Makanya saya katakan, 'Pak Prabowo, Mas Presiden, saya minta untuk', saya datang benar, ngomong baik-baik, ‘saya tidak akan’, ditawari untuk masuk, 'saya tidak masuk ke kabinet pak, terima kasih banget," kata Megawati dalam acara Ekspose Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II: Masa Reses dan Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan (BPUPK) 10 s.d. 17 Juli 1945, Senin (10/8/202), dikutip dari YouTube BPIP.
Baca juga: Dengar 1 Juta Orang Pintar Nganggur, Megawati: Nanti Diambil Negara Lain, Jangan Ketawa...
"Saya akan berada di luar sebagai penyeimbang', dengerin tuh semua, saya bukan oposisi tahu! enak saja!'" kata Megawati melanjutkan.
Mulanya, Megawati memaparkan pandangannya mengenai sistem pemerintahan Indonesia.
Dia mengingatkan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial.
Megawati lantas mempertanyakan anggapan yang menyebut dirinya berada dalam posisi oposisi.
Padahal, menurut dia, istilah oposisi tidak dikenal dalam sistem presidensial.
Baca juga: Megawati ke Kader-kadernya: Jangan Pernah Jauh dari Rakyat
"Yang namanya negara kita ini kan namanya adalah dengan sistem presidensial, betul atau tidak? Betul toh, loh kok saya selalu diomongin oposisi, memangnya ada? di dalam sistem presidensial, No oposisi, tidak ada koalisi. Silakan baca kalau tidak percaya," kata Megawati.
Megawati kemudian menyinggung pihak yang masih mempertanyakan istilah “penyeimbang”, sikap politik yang diambil oleh PDI-P.
Dia bahkan menyebut pihak-pihak tersebut sebagai buzzer.
"Saya bilang penyeimbang, terus ada yang bilang buzzer 'penyeimbang apa?', goblok ini si buzzer, enggak pernah baca dia," kata Megawati.
Baca juga: Megawati: Kita Sudah 81 Tahun Merdeka, Kalau Gak Dipelihara, Lalu Gimana?
Megawati pun mempertanyakan alasan dirinya tidak boleh mengambil posisi sebagai penyeimbang.
Menurut Megawati, posisi penyeimbang membuat dirinya tetap dapat menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah.
Ia akan mendukung kebijakan yang dianggap benar, tetapi tetap menyampaikan kritik jika terdapat hal yang dianggap tidak benar.
"Artinya apa, kalau benar saya benarkan, kalau enggak tentu masa saya enggak boleh ngomong, terus mau dijadikan apa?" ujar Megawati.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
