Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, menegaskan sikap partainya untuk tidak bergabung dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu ia sampaikan dalam acara Ekspose Naskah Sumber Arsip Dasar Negara II yang digelar BPIP, Senin (10/8/2026).
Dalam pidatonya, Megawati menekankan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial yang tidak mengenal istilah oposisi maupun koalisi, berbeda dengan sistem parlementer. Ia mengkritik pihak-pihak yang kerap menyebut PDIP sebagai oposisi.
"Yang namanya negara kita ini kan namanya adalah dengan sistem presidensial, betul atau tidak? Betul toh, kok saya selalu diomongin oposisi. Memangnya ada di dalam sistem presidensial? No oposisi, tidak ada koalisi," kata Megawati, dikutip Kamis (13/8).
Megawati juga mengungkapkan percakapannya dengan Presiden Prabowo. Ia menegaskan secara langsung bahwa PDIP tidak akan masuk kabinet dan memilih berada di luar sebagai penyeimbang.
"Makanya saya katakan 'Pak Prabowo, Mas Presiden, saya minta untuk...', saya datang benar ngomong baik-baik saya tidak akan ditawari untuk masuk, 'Saya tidak masuk ke kabinet, Pak, terima kasih banget, saya akan berada di luar sebagai penyeimbang'. Dengerin tuh semua, saya bukan oposisi tahu, enak aja!" tegas Megawati.
Baca Juga: PDIP Dulu Tak Wajibkan Jokowi Bawa Ijazah untuk Daftar, Megawati: Cukup dengan KTP
Selain itu, Megawati menyoroti peran buzzer yang menurutnya kerap memelintir posisi PDIP. Ia menyebut mereka tidak memahami sistem pemerintahan dengan benar.
"Ngerti opo nggak oposisi kui opo? Saya bilang penyeimbang, terus ada yang bilang buzzer 'penyeimbang apa?', g*** ini si buzzer, nggak pernah baca dia, eh iya dong, kenapa nggak boleh? Artinya apa, kalau benar saya benarkan, kalau nggak tentu masa saya nggak boleh ngomong, terus mau dijadiin apa? Masuk arsip loh, iya dong, buat apa ini ada, Pak, arsip," ujar Megawati.
