JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa Polri telah membangun dan merevitalisasi 895 Jembatan Merah Putih Presisi secara swadaya di 30 wilayah kepolisian daerah (Polda).
“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kami melaporkan bahwa kami telah melaksanakan pembangunan dan revitalisasi 895 Jembatan Merah Putih Presisi secara swadaya, yang tersebar di 30 Polda,” kata Listyo, kepada Prabowo, pada Kamis (13/8/2026).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 874 jembatan telah selesai dibangun, 17 jembatan masih dalam tahap pembangunan, dan empat lainnya dalam tahap perencanaan.
Kapolri mengatakan, 874 jembatan yang telah rampung memiliki total panjang 19,2 kilometer.
Baca juga: KSAD Lapor ke Prabowo: TNI AD Bangun 3.008 Jembatan dan 10.912 Titik Air Bersih
“Menghubungkan 1.314 desa, dan memberikan manfaat bagi 2 juta orang, mulai dari anak sekolah, petani, pedagang, pekerja, pelaku UMKM, hingga masyarakat umum,” ungkap dia.
Pembangunan terbanyak dilakukan Polda Banten dengan 145 jembatan sepanjang 3 kilometer.
Jembatan-jembatan tersebut menghubungkan 203 desa dan memberikan manfaat bagi sekitar 500.000 jiwa.
Selain Banten, pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi juga dilakukan di sejumlah daerah lain.
Polda Jawa Barat membangun 137 jembatan, Polda Riau 110 jembatan, Polda Jawa Tengah 86 jembatan, dan Polda Sumatera Selatan 81 jembatan.
Baca juga: Prabowo Resmikan 3.395 Jembatan TNI-Polri hingga 3.000 Sumber Air di Seluruh Indonesia
Polda lainnya rata-rata membangun 20 hingga 30 jembatan di wilayah masing-masing.
“Tentunya sesuai dengan arahan Bapak, kita akan terus melanjutkan pembangunan jembatan-jembatan sesuai dengan apa yang menjadi arahan Bapak terkait dengan kebutuhan bagi anak-anak dan masyarakat kita,” tegas dia.
Selain program tersebut, Polri juga membangun 39 jembatan untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera.
Dari 39 jembatan tersebut, enam di antaranya merupakan jembatan Bailey. Rinciannya, empat unit dibangun di Aceh dan dua unit di Sumatera Barat.
“Hal tersebut guna memulihkan akses masyarakat, memperlancar mobilitas, serta menghubungkan kembali wilayah-wilayah terdampak bencana,” ujar dia.
