Banjarmasin: Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pelayanan administrasi kependudukan sekaligus memperkuat verifikasi data untuk mendukung program Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Rifqinizamy menyatakan kolaborasi tersebut diperlukan agar pelayanan administrasi kependudukan tidak hanya berhenti sebagai program, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Kolaborasi semacam ini akan membuat layanan kependudukan lebih mudah diakses sekaligus menopang berbagai program pemerintah lainnya," ujar Rifqinizamy dalam kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk melalui Layanan Jemput Bola di Daerah yang digelar Ditjen Dukcapil Kemendagri di Kota Banjarmasin, Jumat, 7 Agustus 2026.
Rifqinizamy menyebut layanan jemput bola merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak atas dokumen dan identitas kependudukan. Petugas Dukcapil secara aktif mendatangi warga, terutama kelompok yang menghadapi keterbatasan akses, seperti lansia, disabilitas, atau warga sakit.
Di Banjarmasin, layanan jemput bola juga diarahkan untuk memperkuat verifikasi data dalam mendukung program Perlindungan Sosial. Data kependudukan yang akurat dan identitas yang terverifikasi menjadi fondasi penting agar bantuan pemerintah tepat sasaran.
Baca Juga :
Peran NIK dan IKD Diperkuat sebagai Fondasi Transformasi Digital
Salah satu instrumen yang terus didorong adalah Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang menjadi bagian dari ekosistem pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. Namun, tingkat aktivasi IKD di Banjarmasin baru mencapai sekitar 8,1 persen dari sekitar 501 ribu jiwa yang telah merekam KTP-el, dari total penduduk 685.451 jiwa.
Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mempercepat transformasi digital administrasi kependudukan melalui kolaborasi lintas sektor.
Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, mengatakan pemerintah kota terus memperkuat kerja sama dengan berbagai unsur, termasuk perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, kader Posyandu, dan pendamping program Perlindungan Sosial.
"Kota Banjarmasin dipercaya menjadi salah satu lokasi pilot project digitalisasi Perlindungan Sosial nasional tahun 2026. Status ini menjadi momentum untuk mempercepat transformasi digital layanan publik agar lebih terpadu, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan warga," kata Yamin.
Ilustrasi. Foto: dok MI.
Sekretaris Ditjen Dukcapil Kemendagri, Hani Syopiar Rustam, menegaskan bahwa verifikasi penerima bantuan sosial perlu ditopang data kependudukan yang terintegrasi dan valid.
"Kolaborasi antara Ditjen Dukcapil, pemerintah daerah, Dinas Sosial, dan berbagai elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan program perlindungan sosial berbasis data," ujar Hani.
Ia menjelaskan, Ditjen Dukcapil menyediakan basis data dan layanan administrasi, sementara Dinas Sosial menjalankan program perlindungan sosial di lapangan.
"Sinergi dua sisi ini penting, sebab kualitas data dan validitas identitas menjadi fondasi agar bantuan benar-benar sampai ke tangan yang berhak," katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Ditjen Dukcapil juga menyerahkan 6.000 keping blanko KTP elektronik kepada Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan sarana pelayanan dan memperkuat sinergi pusat-daerah.
Layanan jemput bola diharapkan menjangkau kelompok rentan yang tertinggal dari pelayanan adminduk, sehingga pemenuhan dokumen kependudukan, kepemilikan identitas digital, dan fondasi data Perlinsos menjadi lebih akurat, terintegrasi, dan tepat sasaran.
