jpnn.com, JAKARTA - Perayaan 17 Agustus 2026 menjadi momentum pas untuk memperjuangkan hak-hak PPPK baik penuh waktu maupun paruh waktu.
Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah pun mengajak PPPK dan PPPK paruh waktu menagih janji Presiden Prabowo Subianto.
BACA JUGA: Kabar Gembira untuk PNS, PPPK, P3K Paruh Waktu, dan PJLP, tetapi Tidak Semua
"Menjelang 17 Agustus 2026. kemerdekaan bukan sekadar mengibarkan bendera atau seruan merdeka," kata Fadlun kepada JPNN, Kamis (12/8/2026).
Dia melanjutkan, kemerdekaan sejati adalah ketika perut rakyat kenyang, tangan-tangan bekerja tanpa cemas, dan seluruh rakyat Indonesia menikmati kemerdekaan dengan bisa menyejahterakan anak istri dan keluarganya, keadilan merata di setiap jengkal tanah ini.
BACA JUGA: Pemerintah Kucurkan Rp 18,9 T untuk Menggaji PPPK, Gus Khozin Ingatkan TKD 2027
"Mari tagih janji Presiden Prabowo Subianto untuk memerdekakan semua elemen masyarakat di Indonesia," seru Fadlun.
Dia menyampaikan, Aliansi Merah Putih menyuarakan 3 tuntutan utama kepada pemerintah terkait ASN PPPK dan PPPK paruh waktu. sebagai berikut:
BACA JUGA: Anggota Komisi II DPR Indrajaya Merespons 3 Skema untuk Bayar Gaji PPPK, Simak
1. PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu
Aliansi Merah Putih menyoroti gaji PPPK paruh waktu yang sangat menyedihkan, jauh di bawah upah minimum, padahal beban kerjanya sama dengan PNS dan PPPK.
2. Batas usia pensiun/jaminan hari tua dan pensiun
Fadlun mengatakan, saat ini PPPK yang sudah diangkat tidak memiliki kepastian hak karier, pengembangan kompetensi maupun jaminan hari tua dan pensiun.
3. Jenjang karier
Jenjang karier, kata Fadlun, juga termasuk dalam keluhan: belum adanya kepastian karier dan pengembangan kompetensi, persoalan status, gaji rendah PPPK paruh waktu, belum ada jaminan pensiun, dan keterbatasan jenjang karier
"Negara harus memberikan keadilan kesejahteraan untuk semua rakyat Indonesia dan para pelayan masyarakat di Indonesia ini," pungkas Fadlun Abdillah. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Mesyia Muhammad
