SLEMAN, KOMPAS - Pemerintah terus menguji sistem perlindungan sosial digital untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Namun, belum seluruh masyarakat memiliki akses maupun kemampuan menggunakan teknologi digital, sehingga edukasi dan pendampingan dibutuhkan agar tidak justru meninggalkan kelompok yang paling membutuhkan.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menjelaskan, pemerintah telah membangun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) penting dalam perlindungan sosial digital (Perlinsos digital). Dalam SPLP, data kependudukan warga dari berbagai instansi pemerintah terhubung dan diverifikasi secara langsung untuk menghilangkan proses manual, data yang usang, dan pengambilan keputusan yang tidak transparan.
Tak hanya satu arah, sistem ini juga memungkinkan warga untuk mendaftar bantuan sosial, memverifikasi kelayakan mereka, dan mengajukan sanggah atas data yang tidak sesuai. Dengan begitu, alokasi anggaran Perlinsos yang lebih dari Rp 500 triliun setiap tahunnya bisa disalurkan lebih tepat sasaran.
"Teknologi pemerintah bukan sekadar membangun sistem. Yang paling penting adalah bagaimana teknologi tersebut memudahkan masyarakat dan memastikan hak masyarakat dapat diberikan secara tepat,” kata Meutya saat melihat langsung uji coba digitalisasi Perlinsos di Kelurahan Donoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (13/8/2026).
Meski begitu, sistem Perlinsos digital melalui portal perlinsos.kemensos.go.id ini masih dalam tahap penyempurnaan. Uji coba pertama telah dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur pada September 2025 pada 350.000 warga atau 55,6 persen populasi Banyuwangi yang mendaftar. Hasilnya, 7 dari 10 orang dinyatakan sistem tidak berhak menerima bansos.
Sistem tidak kenal KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Jadi ini lebih akuntabel.
Per Juli 2026, uji coba telah diperluas ke 43 kabupaten/kota. Dalam waktu sekitar satu bulan sejak perluasan uji coba, lebih dari 3 juta kepala keluarga (KK) telah mendaftarkan diri melalui Perlinsos Digital baik melalui agen pendataan maupun mendaftar mandiri.
Kali ini, uji coba dilakukan di Kabupaten Sleman sebagai salah satu daerah yang warganya dinilai paling antusias mendaftar perlinsos digital. Dalam kurun waktu sekitar satu bulan, jumlah kepala keluarga yang terdaftar meningkat dari sekitar 3.183 KK pada awal Juli menjadi 61.112 KK per 7 Agustus 2026.
Percepatan tersebut tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga didukung oleh para agen pendataan Perlinsos yang secara aktif mendatangi kelurahan untuk membantu masyarakat melakukan pendaftaran. Sedikitnya ada 2.862 agen yang tersebar di wilayah Kabupaten Sleman.
Meski begitu, Meutya menegaskan, masyarakat yang memiliki telepon seluler dan terbiasa menggunakan layanan digital dapat melakukan pendaftaran secara mandiri. Sementara bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan, tersedia agen untuk membantu proses pendaftaran.
“Jadi, digitalisasi bukan berarti semua harus dilakukan sendiri oleh masyarakat. Bagi yang belum terbiasa menggunakan layanan digital, tetap ada pendampingan,” ujar Meutya.
Upaya digitalisasi Perlinsos ini diapresiasi warga Sleman yang merasa dipermudah, tidak perlu lagi mengeluarkan biaya fotocopy dokumen dan transportasi untuk mendaftarkan diri menjadi penerima bansos. Namun, masih ada data di dalam sistem yang tidak akurat sehingga cukup membingungkan masyarakat.
Misalnya dialami Waluyo, salah satu warga Kelurahan Donoharjo mengaku dirinya dinyatakan tidak layak menerima bansos oleh sistem karena anaknya terdeteksi sudah bekerja. Padahal, ia dan istrinya yang seorang lansia disabilitas sudah tidak bekerja dan sangat membutuhkan bansos dari pemerintah.
"Anak saya tercatat memiliki BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji yang tertera Rp 1,8 juta atau berapa gitu lupa, tetapi itu kan milik anak saya, bukan saya dan istri, dan apakah uang sebesar itu dikatakan layak untuk hidup tiga orang?," kata Waluyo.
Terkait ini, lanjut Meutya, memang menjadi salah satu tujuan dari uji coba digitalisasi Perlinsos yakni menangkap sejumlah persoalan data terkait bansos masyarakat. Selain membangun digitalisasi, sistem ini juga menjadi tanggung jawab kementerian dan lembaga lain terkait bansos untuk memverifikasi kelayakan.
"Apakah ini sudah 100 persen sempurna? Pasti belum. Artinya ini piloting, dari sini kita dapat masukan lagi untuk menyempurnakan sampai 100 persen, kemudian kita longgarkan atau luaskan sampai se-Indonesia," ucap Meutya.
Dalam kesempatan ini, Meutya juga meminta masyarakat untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan yang dari pihak-pihak yang mengatasnamakan agen Perlinsos. Dia menegaskan bahwa tidak pendataan melalui agen adalah gratis. "Sistem tidak kenal KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Jadi ini lebih akuntabel," tuturnya.
Sementara itu, Bupati Sleman, Harda Kiswaya mengatakan, upaya digitalisasi Perlinsos ini juga memudahkan pemerintah daerah dalam program digitalisasi administrasi kependudukan. Sebab, hingga Agustus 2026, tercatat adanya penambahan 71.575 aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sejak akhir 2025.
Dia juga berharap dengan digitalisasi Perlinsos penyaluran bansos menjadi lebih tepat sasaran demi menekan angka kemiskinan di Kabupaten Sleman yang belakangan terus menurun dari 7,48 persen pada 2024 menjadi 6,73 persen pada 2025.
"Sistem yang dibangun bersama harus dapat semakin menyempurnakan akurasi data, mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, serta memastikan bantuan sosial diberikan kepada warga mereka yang benar-benar membutuhkan," kata Harda.
