JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak tak berhenti mengusut dugaan korupsi transfer pricing pada PT Toba Pulp Lestari (TPL) hanya dari sisi petugas pajak. Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf, meminta penyidik turut menelusuri pihak perusahaan, termasuk pemilik dan pengambil keputusan strategis.
Desakan itu disampaikan setelah Kejagung menetapkan dua aparatur sipil negara (ASN) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berinisial BP dan SR sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Menurut Hudi, penyidik perlu mengurai kemungkinan keterkaitan antara pihak perusahaan dan petugas pajak yang diduga menyalahgunakan kewenangan. Penelusuran tersebut dinilai penting untuk mengetahui bagaimana dugaan skema perpajakan itu dirancang dan dijalankan.
“Menurut saya, tidak boleh mandek hanya di petugas pajak saja. Karena yang membayar pajak, yang menerima pajak, itu semua saling keterkaitan,” ujar Hudi, Kamis (13/8/2026).
Hudi meminta Kejagung memeriksa pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan terkait transaksi dan strategi perpajakan perusahaan. Menurutnya, pemilik perusahaan juga perlu ditelusuri apabila terdapat bukti yang mengarah pada keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
“Semua seyogianya harus diperiksa oleh Kejagung. Karena uang sebesar itu tidak mungkin pemilik tidak ikut dalam ambil putusan. Apalagi berstrategi dalam meringankan pajak,” tegasnya.
TPL sebelumnya bernama PT Inti Indorayon Utama dan didirikan pada 1983 sebelum berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari pada 2000. Hudi menekankan, siapa pun yang memiliki keterkaitan dengan keputusan strategis perusahaan harus ditelusuri berdasarkan alat bukti yang ditemukan penyidik.
