Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah backlog kepemilikan rumah atau backlog 1 turun 350 ribu rumah tangga menjadi 9,29 juta rumah tangga pada Maret 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebanyak 9,63 juta.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi kepemilikan rumah secara nasional.
“Jumlah backlog 1 pada tahun 2026 sebanyak 9,29 juta rumah tangga atau turunnya sebanyak 350 ribu dari tahun sebelumnya,” kata Amalia dalam gelaran Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 oleh BPS dan Kementerian PKP di Jakarta Pusat, Kamis (13/8).
Amalia menjelaskan secara persentase, backlog kepemilikan rumah juga turun dari 13 persen pada Maret 2025 menjadi 12,39 persen pada Maret 2026.
Menurut Amalia, penurunan backlog 1 terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Selain secara persentase, jumlah backlog kepemilikan rumah juga tercatat menurun di setiap provinsi.
“Dan kalau kita lihat berdasarkan provinsi hampir semua provinsi mengalami penurunan backlog satu,” ujarnya.
Selain backlog kepemilikan rumah, BPS juga mencatat perbaikan pada backlog 2, uaitu indikator rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap hunian layak. Pada 2026, backlog 2 tercatat 24,03 persen atau sekitar 18,01 juta rumah tangga, turun dari 25,33 persen atau sekitar 18,77 juta rumah tangga pada 2025.
Dari 38 provinsi, sebanyak 37 provinsi mengalami penurunan backlog 2. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah backlog 2 tertinggi, sedangkan Kalimantan Utara menjadi yang terendah dengan sekitar 33 ribu rumah tangga.
Di sisi lain, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni meningkat dari 68,4 persen pada 2025 menjadi 70,3 persen pada 2026.
“Dengan kata lain sebanyak 70 dari 100 rumah tangga di Indonesia Telah memiliki akses terhadap rumah layak huni,” jelasnya.
