Oleh: Dr Salahuddin El Ayyubi Lc MA, alumni Al-Azhar Kairo 2006
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Ada sesuatu yang menarik dari ribuan anak muda Indonesia yang setiap tahun memilih meninggalkan tanah air untuk menuju Kairo. Mereka datang dari pesantren, madrasah, sekolah Islam, bahkan dari keluarga yang rela menabung belasan tahun untuk membiayai keberangkatan anaknya.
Mereka datang dengan satu impian dan cita-cita yang sama yaitu belajar di Universitas Al-Azhar salah satu pusat keilmuan Islam paling berpengaruh yang telah menjaga sanad dan tradisi intelektual dunia selama lebih dari satu milenium.
Baca Juga
Lebanon Berbeda, Pelajaran yang Selalu Gagal Dipahami Israel Selama 100 Tahun
7 Bentuk Siksa Neraka yang Diabadikan dalam Alquran, Ada Satu yang Paling Berat
Jika Perang dengan Iran Meletus Lagi, Apakah AS Mampu Bertahan? Ini Kata Analis
Bagi banyak keluarga Muslim Indonesia Al-Azhar bukan sekadar universitas, melainkan simbol ilmu, sanad, tradisi, dan otoritas keagamaan yang tersambung dengan begitu kokoh.
Seorang lulusan Al-Azhar tidak hanya pulang membawa ijazah sebagai modal simbolik yang kuat, tetapi juga membawa pengalaman hidup dalam lingkungan keilmuan Islam yang telah berusia lebih dari seribu tahun.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Namun, di balik riaknya gelombang arus mahasiswa Indonesia ke Mesir (Masisir) terselip satu pertanyaan strategis yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan pendidikan individu yaitu apakah negara telah memiliki ekosistem yang cukup matang untuk mengelola potensi raksasa ini sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional?
Pertanyaan ini menjadi penting karena dibalik tingginya jumlah masisir terdapat hal yang tidak sederhana. Pada fase keberangkatan ada sengkarut jalur penerimaan, maraknya praktik perantara (broker), hingga ketimpangan bahasa yang tidak merata.
Di Kairo, masisir harus bergulat dengan persoalan izin tinggal (iqamah), tekanan ekonomi, persoalan akademik, hingga akses hunian yang tersebar sehingga memunculkan berbagai persoalan sosial yang tidak mudah.
Ironisnya, persoalan tidak berhenti ketika mereka lulus. Justru saat mereka menginjakkan kaki kembali ke Tanah Air, labirin masalah proses penyetaraan ijazah yang birokratis, pasar kerja yang gagap mengenali kompetensi mereka, atau terpaksa mengabdi jauh di bawah kapasitas keilmuan yang dimiliki.
Di sinilah kita menemukan sebuah paradoks Indonesia memiliki diaspora keilmuan Islam yang besar, tetapi belum sepenuhnya memiliki ekosistem untuk mengelolanya sebagai kekuatan nasional.
Mempersiapkan hulu
Selama ini, perspektif kita dalam memandang persoalan Masisir masih sangat terfragmentasi. Ketika muncul krisis iqamah, solusi yang dihadirkan sebatas tindakan parsial keimigrasian.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
