Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan menutup lebih dari 750 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga akhir 2026. Ia menyebut, banyak perusahaan plat merah yang selama ini merugi, tetapi melaporkan keuntungan.
"Hari ini, kita telah menutup 290 BUMN. Pada 31 desember 2026, kami targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 lebih bumn akan kita tutup,” kata Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Prabowo menegaskan, BUMN merupakan milik rakyat Indonesia, bukan milik direksi maupun sumber dana bagi penguasa.
Ketika membentuk Daya Anagata Nusantara (Danantara), menurut doa, pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN, termasuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan.
“BUMN-BUMN ini kadang-kadang, bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini,” katanya.
Karena itu, Prabowo menilai perlunya dibentuk sebuah pengadilan ad hoc untuk mengusut anomali dalam BUMN. Namun, di sisi lain, ia menyebut akan memberikan semacam pengampunan untuk mereka yang mengakui salah.
“Kalau perlu, kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus bagi mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan,” kata Prabowo.
Prabowo pun menekankan, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif dan kerap memanipulasi laporannya. Adapun perampingan BUMN yang telah dilakukan dapat menghemat Rp 50 triliun. Angka ini merupakan penghematan dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, hingga perjalanan dinas.
“Target kita 31 desember 2026, harus menghemat 70 triliun lebih. Bayangkan dengan Rp 50 triliun saja, berapa puskesmas kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah utk rakyat kita bisa kita berikan,” kata Prabowo.
