Puan: APBN 2027 Hampir Rp 4 T Bukan Sekadar Angka, Harus Mengubah Hidup Rakyat

kumparan.com
5 jam lalu
Cover Berita

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh hanya dilihat dari besarnya anggaran, tetapi harus diukur dari seberapa besar manfaatnya bagi kehidupan rakyat.

Menurut Puan, APBN merupakan pilihan politik mengenai bagaimana sumber daya negara dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat.

"APBN adalah pilihan politik tentang ke mana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat," kata Puan dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Puan menyoroti besarnya anggaran negara yang terus meningkat. Pada 2026, APBN mencapai Rp 3.842 triliun dan pada 2027 diperkirakan mendekati Rp 4.000 triliun.

Namun, menurutnya, besarnya anggaran tersebut tidak akan bermakna jika belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

"Mungkin tidak ada satu pun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp 4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya bahkan sangat besar," ujar Puan.

"Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apa pun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat," lanjutnya.

Karena itu, Puan menegaskan APBN harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

"Oleh karena itu, APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik," kata dia.

Puan meminta pembahasan APBN 2027 memastikan belanja negara semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Transfer ke daerah juga harus mampu memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan.

"APBN bukan sekadar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik," tegas Puan.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Hongjoong ATEEZ Patah Tulang Rusuk, Agensi Ungkap Partisipasinya di Jadwal Mendatang
• 10 jam lalucumicumi.com
thumb
Harga Saham Naik Tajam, BEI Pantau Ketat Pergerakan Saham Ini
• 15 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Fahira Idris Kecam Tantangan Hafalan Surah Ad-Dhuha Berhadiah Miras, Minta Kasus Dikawal hingga Pengadilan
• 19 jam lalupantau.com
thumb
Said Abdullah: TKD 2027 Bisa Capai Rp 735 Triliun, DBH Mulai Dicicil untuk Daerah Prioritas
• 4 jam lalukompas.com
thumb
Indonesia yang Belum Merdeka dari Asap
• 4 jam lalukompas.id
Berhasil disimpan.