Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 diproyeksikan sebesar Rp3.362,2 triliun. Angka tersebut meningkat sebesar 3,6 persen dibandingkan dengan outlook 2026.
"Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali, tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, dalam program Breaking News Metro TV, Jumat, 14 Agustus 2026.
BPP tersebut akan difokuskan untuk mendukung pencapaian target Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2027. Selain itu, anggaran tersebut ditujukan untuk optimalisasi belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik dan SDM, serta menjaga daya beli masyarakat.
Baca Juga :
Menko Airlangga Bidik Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen, Perkuat Sektor Teknologi"Kami juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian prioritas nasional, seperti yang dipresentasikan bapak presiden (Presiden Prabowo Subianto) tadi di DPR," kata Purbaya.
Anggaran BPP juga ditujukan untuk mengakselerasikan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan program graduasi kemiskinan dan juga penajaman akurasi data penerimaan subsidi, dan bantuan sosial (bansos).
"Dan bansos agar lebih tepat sasaran," ujarnya.
Purbaya menjelaskan, BPP menunjukkan tren peningkatan sejak RAPBN 2023 hingga RAPBN 2027. Untuk tahun ini, BPP diarahkan menuju belanja negara berkualitas.
"Belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan," ucapnya.
