Prabowo Subianto Presiden menyampaikan pemerintah telah menaikkan penghasilan hakim paling yunior hingga 280 persen, sehingga tingkat penghasilan hakim Indonesia, khususnya hakim yunior, kini berada di atas rata-rata negara-negara ASEAN.
Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI Tahun 2026 di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Untuk hakim-hakim yang paling yunior, penghasilan mereka telah naik 280 persen, tertinggi dalam beberapa dasawarsa. Sekarang penghasilan hakim-hakim kita, terutama yang yunior berada di atas rata-rata ASEAN,” kata Prabowo seperti dilaporkan Antara.
Prabowo mengatakan, kenaikan penghasilan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan hakim sekaligus menjaga kemandirian lembaga peradilan. Ia menambahkan, peningkatan penghasilan hakim juga terlihat dari posisi penghasilan Ketua Mahkamah Agung Indonesia, yang kini disebut lebih tinggi dibandingkan penghasilan Ketua Mahkamah Agung Singapura.
“Bahkan Ketua Mahkamah Agung telah melaporkan kepada saya bahwa penghasilan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia lebih tinggi dari penghasilan Ketua Mahkamah Agung Singapura,” ujarnya.
Namun, Prabowo menegaskan peningkatan kesejahteraan hakim harus berjalan beriringan dengan akuntabilitas dalam menjalankan tugas.
“Kita harus menjaga supremasi hukum dan kemandirian hakim. Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan taraf hidup hakim, tetapi kemandirian tidak berarti tanpa akuntabilitas hakim,” ujar Prabowo.
Pidato ini disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, yang salah satu agendanya adalah Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara serta Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain pidato, pemerintah juga menayangkan video capaian kinerja pemerintah. Sidang tahunan ini merupakan agenda kenegaraan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”.(ant/iss)
