JAKARTA, KOMPAS — Para ekonom mempertanyakan target pemerintah terkait pertumbuhan ekonomi yang menembus angka 6 persen, baik pada 2026 maupun 2027. Alih-alih hanya mengejar angka, pemerintah sebaiknya turut memperbaiki kualitas dari pertumbuhan tersebut.
Target itu salah satunya mengemuka saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD, di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Ekonomi nasional ditargetkan tumbuh 6 persen pada 2026.
Selanjutnya, Presiden kembali memaparkan target pertumbuhan ekonomi 2027 di kisaran 5,8-6,5 persen dalam pidato nota keuangan beserta RAPBN 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Angka ini lebih tinggi dibandingkan APBN 2026 sebesar 5,4 persen.
Direktur Riset Bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal dan Moneter Center of Reform on Economics (Core) Indonesia A Akbar Susamto menilai, target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu terbilang optimistis.
”Berdasarkan historis kita selama beberapa tahun terakhir, hampir tidak pernah mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi di atas 5,5 persen. Kalau sekarang targetnya 5,8 persen, apalagi sampai 6,5 persen, itu jelas sangat optimistis,” tuturnya dalam diskusi secara daring.
Di sisi lain, asumsi pertumbuhan tersebut juga belum cukup memiliki dasar landasan yang kuat. Ini mengingat proyeksi kondisi ekonomi global ke depan cenderung tidak memberikan ruang yang cukup bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Adapun lembaga internasional, seperti Dana Moneter Internasional (IMF), memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2026, dari sebelumnya 3,1 persen menjadi 3 persen. Demikian pula dengan Bank Dunia yang memotong prospek ekonomi global 2026, dari 2,9 persen ke 2,5 persen.
”Faktor eksternal belum ada yang kemudian bisa memberikan kita alasan untuk begitu yakin bahwa kita akan mencapai itu (target pertumbuhan),” ujar Akbar.
Banyak sekali fokus program-program, sedangkan masalah ekonomi utama di Indonesia adalah pemerintah tidak memiliki ’blue print’ yang ’ad hoc’.
Pada kesempatan yang sama, ekonom Core Indonesia, Dipo Satria Ramli, menambahkan, target pertumbuhan yang ditetapkan oleh pemerintah terbilang agresif. Namun, target tersebut masih belum diikuti dengan strategi untuk meningkatkan pemerataan.
Kurangnya perencanaan itu antara lain tecermin dari paparan data terkait pendidikan. Dari berbagai langkah perbaikan dan pembangunan sekolah, pemerintah belum membicarakan mengenai kualitas pendidikan, seperti terkait kesejahteraan guru.
”Banyak sekali fokus program-program, sedangkan masalah ekonomi utama di Indonesia adalah pemerintah tidak memiliki blue print yang ad hoc, dijalankan bersama,” kata Dipo.
Perencanaan pembangunan pada era Orde Baru, misalnya, berada di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sebaliknya, saat ini, kebijakan yang diambil oleh kementerian/lembaga cenderung tumpang tindih dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Dipo menambahkan, pemotongan dana transfer dana ke daerah kepada 490 dari total 514 kabupaten/kota membuat pemerintah daerah kesulitan untuk membayar gaji pegawai. Kondisi ini justru dapat menghambat layanan-layanan dasar.
Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi 2027, pemerintah merancang belanja negara sebesar Rp 4.097,2 triliun. Angka ini meningkat 6,62 persen dibandingkan postur APBN 2026 yang mencapai Rp 3.842,7 triliun.
Di sisi lain, pemerintah mematok pendapatan negara sebesar Rp 3.426 triliun, naik dari target tahun sebelumnya Rp 3.153,6 triliun. Dengan postur demikian, pembiayaan anggaran atau defisit ditetapkan sebesar Rp 671,2 triliun atau setara 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga Rahma Gafmi berpendapat, postur asumsi makro tersebut cenderung sangat optimistis, bahkan terlampau agresif di atas pijakan kehati-hatian (prudent). Ini mengingat perkonomian global masih menghadapi ketidakpastian.
”Angka-angka tersebut mencerminkan target politik-ekonomi rezim untuk mempercepat pertumbuhan tinggi. Namun, menyimpan risiko fiskal yang cukup besar jika guncangan eksternal, seperti suku bunga global yang higher for longer dan tensi geopolitik, memburuk sepanjang tahun pelaksanaan anggaran,” tuturnya.
Dalam hal ini, konflik geopolitik global di Timur Tengah berisiko menekan rantai pasok global dan biaya logistik, termasuk lonjakan harga energi. Sementara itu, ketidakpastian arah suku bunga bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed), turut memicu gejolak aliran modal asing di pasar keuangan global.
Kualitas belanja (’spending better’) harus diarahkan secara presisi ke sektor-sektor yang memiliki ’multiplier effect’ tinggi, alih-alih terserap oleh biaya operasional birokrasi.
Rahma menambahkan, berbagai kondisi tersebut akan mengakibatkan biaya penerbitan utang dan beban pembayaran bunga utang pemerintah membengkak. Alhasil, ruang fiskal pun cenderung semakin menyempit.
Di sisi lain, target pertumbuhan ekonomi 6 persen sangat bergantung pada masuknya aliran investasi. Namun, di tengah ketidakpastian global, investor cenderung bersikap wait and see. Maka, dibutuhkan konsistensi reformasi struktural, kepastian hukum, perizinan, dan efektivitas proyek strategis nasional.
”Kualitas belanja (spending better) harus diarahkan secara presisi ke sektor-sektor yang memiliki multiplier effect tinggi, alih-alih terserap oleh biaya operasional birokrasi,” ujar Rahma.
Sementara itu, Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz berpendapat, asumsi makroekonomi pada 2027 secara umum cukup konsisten. Namun, target pertumbuhan 6 persen merupakan bagian yang paling menantang dalam kerangka tersebut.
Tantangan utamanya, ia melanjutkan, terletak pada penyelarasan antara target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dan defisit fiskal yang lebih kecil. Dengan asumsi defisit sebesar 2,4 persen, percepatan pertumbuhan tidak lagi dapat didominasi oleh dorongan fiskal yang lebih besar.
”Agar asumsi-asumsi tersebut sejalan, peningkatan penerimaan pajak dan efisiensi belanja harus disertai dengan percepatan yang signifikan dalam investasi swasta, produktivitas, dan pendapatan rumah tangga,” demikian tulis Irman dalam analisisnya.
