Basuki menerangkan, pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah. Namun, Presiden tak menyebutkan secara spesifik ketika berpidato.
IDXChannel - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono buka suara mengenai pembangunan IKN yang secara khusus tak disebut Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBN) 2027. Prabowo fokus pada delapan sektor dalam program kerja prioritas nasional (PKPN).
Basuki menerangkan, pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah. Namun, Presiden tak menyebutkan secara spesifik ketika berpidato.
"Saya kira IKN bagian dari pembangunan infrastruktur. Tidak perlu disebutkan sendiri, itu saya kira kebijakan beliau," ujar Basuki saat ditemui di IKN, Sabtu (15/8/2026).
Basuki menegaskan, pembangunan IKN merupakan bagian dari klaster infrastruktur yang telah jelas menjadi fokus Presiden dalam RAPBN 2027.
"Tapi ada di dalam klaster infrastruktur dan apa itu, kewilayahan, dan desa. Saya kira di klaster itu ada pembangunan IKN," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut belanja negara dalam RAPBN 2027 direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan belanja negara dalam APBN 2026 yakni sebesar Rp3.842,7 triliun.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
"Belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun di APBN 2026," ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan, anggaran tersebut akan difokuskan untuk menjalankan delapan program kerja prioritas nasional (PKPN).
"RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk delapan program kerja prioritas nasional atau PKPN yaitu, kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan," katanya.
Delapan prioritas tersebut, ujar Prabowo, akan didukung oleh sejumlah agenda penguatan nasional. Di antaranya penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
(Dhera Arizona)
