Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 820,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2027. Angja ini meningkat 13,9 persen dibandingkan outlook 2026 yang sebesar Rp 720,8 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran MBG pada 2027 mencapai sekitar Rp 240 triliun. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran pertahanan sekitar Rp 160 triliun.
“Sekitar Rp 240 triliun untuk MBG, untuk pertahanan 160 triliun,” kata Purbaya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027, Jumat (15/8).
Purbaya menjelaskan, alokasi anggaran pendidikan tersebut merupakan implementasi amanat UUD 1945 yang mengatur anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN.
Anggaran itu akan digunakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan secara merata. Salah satunya melalui Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 22,1 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa.
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-PNS bagi 1,3 juta guru, TPG ASN bagi 1,7 juta guru daerah, serta tambahan penghasilan bagi 20,7 ribu guru di daerah.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah juga menyiapkan anggaran BOS untuk 54,2 juta siswa dan BOP PAUD untuk 6,3 juta peserta didik.
Selain itu, anggaran pendidikan akan digunakan untuk pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda, renovasi 12.215 sekolah dan madrasah, serta pembangunan 100 Sekolah Rakyat dan operasional 166 Sekolah Rakyat.
Program pendidikan lainnya mencakup pembangunan dan penguatan sarana pendidikan, beasiswa LPDP, hingga dukungan bagi 148 museum dan taman budaya.
Anggaran Perlindungan Sosial Rp 549,9 TDi luar anggaran pendidikan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 549,9 triliun pada 2027. Angka tersebut tumbuh sekitar 10 persen dibandingkan anggaran 2026.
“Anggaran perlindungan sosial merupakan salah satu instrumen yang penting untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial menjaga daya beli dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan rentan guna membantu menurunkan tingkat kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk PKH bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Program Sembako bagi 17,8 juta KPM, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 74,8 juta orang, serta subsidi jenis BBM tertentu sebesar 20.097,5 ribu kiloliter.
Anggaran Ketahanan Pangan Rp 195,3 TPemerintah juga menyiapkan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 195,3 triliun pada 2027, tumbuh sekitar 2,3 persen dibandingkan anggaran 2026.
“Anggaran perlindungan sosial 2027 mencapai Rp 549,9 triliun itu tumbuh 10 persen dibandingkan pada tahun 2026,” jelasnya.
Anggaran tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pangan, menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
Sejumlah program yang disiapkan antara lain pengembangan kawasan padi seluas 2,7 juta hektare, cetak sawah 100.000 hektare (ha), optimalisasi lahan pertanian 200.000 ha, serta pengembangan jaringan irigasi seluas 55.765 ha.
“Yang jelas untuk postur anggaran defisitnya diproyeksikan mencapai 2,4 persen dari PDB, pendapatannya tumbuh cukup belanja negara juga tumbuh cukup dibandingkan tahun lalu tetap ekspansif ekonomi diproyeksi tumbuh sekitar 6 persen,” tuturnya.
