Pantau - Pemerintah pusat menggelar rapat koordinasi sekaligus menggerakkan personel dan bantuan ke sejumlah wilayah terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu, 15 Agustus 2026, dengan prioritas penyelamatan korban, pelayanan kesehatan, dan pemulihan infrastruktur dasar.
Gempa tersebut menyebabkan kerusakan di sejumlah wilayah NTT, termasuk Kabupaten Sikka, dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaporkan tiga orang meninggal dunia akibat ambruknya gedung ruang tunggu Pelabuhan Laurentius Say Maumere.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memimpin rapat koordinasi secara daring dari Jakarta pada Sabtu siang untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal.
Pratikno menekankan perlunya tindakan cepat agar masyarakat terdampak segera mendapatkan pertolongan dan proses pemulihan dapat dimulai.
"Upaya penyelamatan, pelayanan kesehatan, pemulihan infrastruktur dasar, seperti rumah sakit perlu menjadi prioritas," kata Pratikno.
Pemerintah Daerah Diminta Identifikasi Kebutuhan DaruratGubernur NTT diminta segera mengidentifikasi secara terperinci berbagai kebutuhan selama masa tanggap darurat agar dukungan pemerintah pusat dapat diberikan secara cepat dan terencana.
Salah satu kebutuhan yang perlu diidentifikasi adalah kemungkinan penyediaan rumah sakit sementara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah terdampak.
"Mohon identifikasi sehingga pemerintah pusat segera dapat mengerahkan dukungan lebih efektif," pinta Pratikno.
Identifikasi kebutuhan oleh pemerintah daerah juga diperlukan untuk mempermudah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengelola dan menyalurkan dukungan pemerintah pusat ke daerah terdampak.
Gempa M7,7 di NTT telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang memastikan bantuan pemerintah pusat dikoordinasikan melalui BNPB.
"Dukungan ke BNPB sudah turun dari Presiden dan harapannya penanganan dapat berjalan efektif," ungkap Pratikno.
Kepala BNPB Suharyanto meminta kepala daerah di wilayah terdampak segera menetapkan status tanggap darurat bencana.
Penetapan status tersebut perlu dilanjutkan dengan pengaktifan pos komando atau posko agar penanganan bencana dapat berlangsung secara terkoordinasi, terpadu, dan efektif.
Posko di setiap kabupaten terdampak akan mendukung koordinasi pendataan dampak gempa, pencarian dan pertolongan korban, serta penanganan pengungsi apabila diperlukan.
BNPB telah menggerakkan bantuan darurat sejak kesempatan pertama dengan memobilisasi logistik dari gudang BNPB di Flores Timur.
Basarnas hingga TNI-Polri Kerahkan PersonelSejumlah kementerian dan lembaga turut mengerahkan personel serta sumber daya masing-masing menuju daerah terdampak.
Basarnas mengirim tim khusus pencarian dan pertolongan atau SAR dari sejumlah wilayah, termasuk Bali dan Nusa Tenggara Barat, untuk membantu evakuasi korban yang tertimpa maupun terjebak reruntuhan bangunan.
Kementerian Pekerjaan Umum berkoordinasi dengan sumber daya di daerah untuk menangani material longsor yang mengganggu akses jalan maupun sungai akibat gempa.
Kementerian Sosial mulai menggerakkan bantuan dari gudang logistik di Kupang menuju sejumlah wilayah terdampak, termasuk Nagekeo dan Sikka.
Selain bantuan logistik, personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) juga dikerahkan menuju lokasi terdampak.
Kementerian Sosial turut menyiapkan pengaktifan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makanan warga serta pelayanan psikososial bagi masyarakat terdampak.
TNI dan Polri juga mengerahkan personel serta alat utama sistem senjata atau alutsista ke berbagai wilayah terdampak.
Dukungan TNI dan Polri mencakup sarana transportasi berupa pesawat dan kapal laut militer untuk menunjang operasi tanggap darurat.
Kemenkes Aktifkan Pusat Operasi Darurat KesehatanKementerian Kesehatan akan mengaktifkan Health Emergency Operation Center (HEOC) di tingkat pusat maupun daerah untuk mengoordinasikan penanganan kesehatan pascagempa.
Menteri Kesehatan dijadwalkan memimpin rapat awal HEOC pada Sabtu malam dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota.
Tim dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan juga segera diberangkatkan menuju daerah terdampak bersama tim BNPB.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan kesehatan tetap tersedia bagi korban dan masyarakat di tengah kerusakan akibat gempa.
Lima Bandara dan Sejumlah Pelabuhan TerdampakPada sektor transportasi udara, kementerian terkait melaporkan lima dari total 15 bandara di NTT terdampak gempa.
Meski mengalami dampak, seluruh landasan pacu masih dapat digunakan dan kerusakan dilaporkan hanya terjadi pada bagian terminal bandara.
Pada sektor transportasi laut, dua fasilitas pelabuhan dilaporkan mengalami kerusakan berat, sedangkan pelabuhan lainnya masih dapat digunakan.
Dua fasilitas pelabuhan penyeberangan juga dilaporkan terdampak gempa.
Kementerian Perhubungan menyiagakan helikopter dan pesawat yang dapat digunakan untuk mendukung operasi tanggap darurat di bawah koordinasi BNPB.
Secara keseluruhan, penanganan darurat gempa M7,7 di NTT dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan fokus pada penyelamatan korban, pelayanan kesehatan, distribusi bantuan, penanganan pengungsi, pemulihan akses dan infrastruktur, serta menjaga konektivitas transportasi di wilayah terdampak.
