Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap harus bekerja di lapangan meski Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan fleksibilitas kerja atau work from home (WFH) pada Selasa (18/8).
Pramono mengatakan kebijakan fleksibilitas tugas kedinasan ASN tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi ASN yang pekerjaannya berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
“Di DKI Jakarta, saya juga meminta bagi yang berhubungan dengan publik, memberikan servis kepada publik, tidak boleh Work From Home atau Work From Everywhere,” kata Pramono usai menghadiri pelantikan pengurus Forum Ulama Habaib di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Selasa (18/8).
Pramono menilai ASN yang bertugas melayani masyarakat harus tetap berada di lapangan agar dapat berinteraksi secara langsung dengan warga yang membutuhkan pelayanan.
“Karena mereka harus ada di lapangan, mereka harus berinteraksi secara langsung dengan masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Pelaksanaan work from home (WFH) bagi ASN dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi pelajar di Jakarta berbarengan dengan demo mahasiswa yang rencananya akan digelar di Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Selasa (18/8) sekitar pukul 13.00 WIB.
Ketika ditanya apakah pelaksanaan itu merupakan antisipasi dari aksi demonstrasi, Pramono memilih tidak berspekulasi mengenai hal tersebut.
“Yang penting apa yang menjadi arahan kita jalankan, saya enggak mau mikir ke sana,” kata Pramono.
ASN DKI & Siswa Boleh PJJ pada 18 Agustus
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan fleksibilitas pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN serta PJJ bagi siswa pada Selasa (18/8).
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 87/SE/2026. Aturan itu menindaklanjuti arahan Menteri Sekretaris Negara serta Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 30/SE/2026 tentang pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara fleksibel dalam rangka merayakan dan memaknai kemerdekaan.
Sementara itu, satuan pendidikan negeri maupun swasta di Jakarta diperbolehkan melaksanakan PJJ pada Selasa (18/8).
Dalam surat edaran tersebut, meski terdapat fleksibilitas kerja dan PJJ, para atasan langsung dan kepala satuan pendidikan diminta memastikan layanan kepada masyarakat, capaian kinerja, serta pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berjalan secara optimal, efisien, dan efektif.
