Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemberian DP 0% dan cicilan murah untuk pembelian motor listrik nasional masih membutuhkan sejumlah pembahasan. Salah satu yang menjadi perhatian industri pembiayaan adalah siapa konsumen yang nantinya menjadi sasaran program tersebut.
Skema pembiayaan dengan uang muka nol rupiah memang berpotensi membuat harga motor listrik lebih mudah dijangkau masyarakat. Namun, perusahaan pembiayaan tetap perlu memastikan calon debitur memiliki kemampuan untuk membayar cicilan.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan sasaran program harus ditentukan lebih dulu sebelum skema pembiayaan diterapkan. Hal tersebut penting karena karakteristik calon konsumen akan menentukan model pembiayaan yang paling sesuai.
"Tentu buat kami perusahaan pembiayaan kan harus mengedepankan yang namanya asas prudensi, kehati-hatian, tata kelola yang benar dalam menyetujui kredit, bukan?" kata Suwandi kepada CNBC Indonesia, Selasa (18/8/2026).
Pemerintah dan pelaku usaha juga perlu menentukan apakah fasilitas tersebut terbuka bagi seluruh masyarakat atau hanya ditujukan kepada kelompok tertentu. Penentuan target dapat memengaruhi tingkat risiko serta bentuk dukungan yang diperlukan.
"Siapa target pasarnya? Siapa yang akan menjadi calon debiturnya? Apakah ini dibuka untuk masyarakat? Apakah ini spesifik untuk profesi-profesi tertentu? Nah itu pasti harus duduk dulu," ujarnya.
Pembahasan juga berkaitan dengan sumber pembiayaan bunga murah. Jika bunga kredit ditekan, perlu ada kejelasan mengenai pihak yang menanggung selisih biaya tersebut agar skema tetap berjalan tanpa mengganggu kesehatan industri pembiayaan.
Di sisi lain, kemampuan masyarakat untuk membayar cicilan tetap menjadi faktor penting dalam mendorong penjualan motor listrik. Harga yang lebih murah di awal belum tentu membuat pembelian menjadi ringan apabila cicilan bulanannya tidak sesuai dengan kemampuan konsumen.
"Dan kemampuan juga harus, keinginan harus disesuaikan kemampuan. Nggak mampu nyicil ya repot kan?" ujarnya.
Program yang tepat harus mempertemukan kepentingan pemerintah, produsen, dealer, perusahaan pembiayaan dan konsumen. Dengan begitu, insentif yang diberikan tidak berhenti pada penawaran DP murah, tetapi benar-benar mampu mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik.
"Dan pas untuk si masyarakatnya ya, calon pembelinya juga supaya 'ini menarik nih', berbondong-bondong orang pada tukar pada beli. Nah itu nyari yang pas dan tepat itu kan perlu berbagai eksperimen, berbagai percobaan," kata Suwandi.
(dce)
