Pantau - Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mendorong peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi momentum bagi pemerintah dan seluruh elemen bangsa untuk memastikan pembangunan berjalan adil, merata, dan hasilnya dapat dinikmati seluruh masyarakat.
Lestari menilai cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur membutuhkan kebijakan yang memberikan kesempatan setara kepada seluruh rakyat untuk berkembang.
"Memasuki 81 tahun kemerdekaan, harus menjadi momentum pemerintah bersama setiap anak bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang semakin berdaulat dalam menentukan arah pembangunan, semakin adil dalam mendistribusikan hasil pembangunan, dan semakin makmur karena seluruh rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang," kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut menilai tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur pada peringatan tahun ini harus menjadi titik tolak untuk memperkuat komitmen terhadap cita-cita dalam Pembukaan UUD 1945.
Lestari Soroti Ketepatan Data Penerima BantuanLestari menyoroti penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan mekanisme desil yang digunakan sebagai instrumen pemerataan dalam pembangunan nasional.
Pemerintah telah menetapkan DTSEN sebagai basis data utama berbagai program perlindungan sosial yang mencakup 95,3 juta keluarga dan 289,3 juta individu di Indonesia.
Menurut Lestari, keluhan masyarakat menunjukkan masih terdapat warga yang hidup dalam keterbatasan tetapi ditempatkan pada desil tinggi sehingga kehilangan akses terhadap bantuan.
Sebaliknya, ia menilai masih ditemukan masyarakat yang relatif mampu tercatat dalam desil rendah dan tetap memperoleh bantuan.
"Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur pada HUT ke-81 ini, kita harus memastikan bahwa sistem desil benar-benar membantu negara menghadirkan keadilan sosial bagi rakyat secara tepat," ujar Lestari.
Pemerataan Kesempatan Ekonomi Harus DiperkuatLestari juga mendorong pemerataan kesempatan ekonomi bagi perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat di daerah tertinggal, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kelompok tersebut, menurut dia, harus mendapatkan akses yang lebih luas terhadap pendidikan, pembiayaan, teknologi, pasar, dan kesempatan kerja.
Lestari meminta pemerintah memastikan setiap kebijakan pembangunan memiliki target yang jelas, berbasis data, terukur, serta dapat dievaluasi secara terbuka.
Ia juga mendorong kebijakan pembangunan mampu menghubungkan kepentingan pusat dan daerah agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.
"Yang kita perlukan bukan sekadar kebijakan yang baik di atas kertas, tetapi pelaksanaan yang konsisten, pengawasan yang kuat dan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat," pungkas Lestari.
